BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Migrant Care
Korupsi dan Penegakan Hukum

Menurut trafficking in persons report 2019 yang diterbitkan oleh department of state USA posisi Indonesia mengalami stagnansi di tier dua dalam satu dekade terakhir. Artinya, tidak ada langkah-langkah yang signfikan dari pemeirntah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. Tersedia undang-undang tapi penegakan hukum tidak maksimal. Korupsi juga membayangi kegagalan pemberantasan human trafficking di Indonesia.

Masalah utama terjadinya human trafficiking ini adalah adanya pemboncengan praktek perdagangan manusia dalam alur penempatan buruh migran. Adanya UU dan pelaksanaan moratorium saja, tidak  cukup siginifikan membantu penurunan/menyelesaikan persoalan human trafficking. Komitmen aparat penegak hukum juga harusnya menjadi prioritas.

Korupsi dan penyuapan dalam pengurusan dokumen juga menjadi penyubur praktek perdagangan manusia. Sehingga penyelesaian perdangangan manusia harus diselesaikan dari dua sisi. Pertama, berantas korupsi di aparat penegak hukum dan pemerintahan yang terkait dengan mata rantai penerbitan dokumen dan keimigrasian, kedua perbaiki tata kelola penempatan buruh migran, ketiga tingkatkan kulaitas pengawasan mobilitas tenaga kerja.

Selain itu, komitmen penegakan hukum dan kepatuhan pada instrumen regional dan internasional tentang pemberantasan trafficking diperlukan. Karena permasalahan trafficking tidak akan selesai tanpa adanya komitmen yang kuat dan aparat penegak hukum dan kepatuhan hukum. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)