BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila
Korupsi adalah kejahatan peradaban dan Kemanusiaan.

Upaya memberantas korupsi perlu diawali dengan perubahan cara pandang tentang dimensi kemanusiaan dan peradaban serta komitmennya terhadap ideologi Pancasila.  Hampir setiap peradaban bahkan suatu negara akan mengalami kegagalan mengembangkan potensinya secara maksimal saat dirundung korupsi para pejabatnya. Korupsi telah merampas hak negara dan rakyat buat kepentingan pribadi dan atau kelompoknya.

Untuk itulah korupsi menjadi salah satu musuh utama nilai-nilai Pancasila. Koruptor jelas sosok pribadi yang tidak layak disebut Pancasilais. Untuk itulah pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila salah satunya bertujuan membangun karakter pribadi yang bertanggung jawab serta tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karakter manusia yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi moralitas bangsa. 

Pada saat diri kita beranggapan bahwa manusia itu adalah ciptaanNya maka kita berasumsi bahwa semua makhluk memiliki hak yang sama untuk hidup dan menghidupi kehidupan. Dalam semua ajaran spiritual hingga agama, korupsi dianggap bukan tindakan yang mulia. Korupsi bertentangan dengan sila pertama.

Mahkluk apa saja tidak boleh diistimewakan sehingga mengganggap makhluk lain, termasuk sesama manusia itu perlu mengabdi dan atau dapat dieksploitasi. Orang yang korupsi jelas tidak memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Korupsi  menistakan sila kedua. 

Konsekuensi dari perilaku koruptif pembangunan sulit terlaksana secara adil dan merata. Pengambilan dana pembangunan ikut menciptakan kerentanan persatuan nasional. Rakyat tidak puas dan wibawa negara runtuh.

Dan sudah barang tentu korupsi bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat harus dilayani bukan para pejabatnya yang minta dilayani. Mereka yang mengambil hak rakyat mengingkari sila keempat. Akumulasi dari pengaruh korupsi menyebabkan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan. 

Peradaban bangsa Indonesia dapat tumbuh kembang dengan baik tatkala perilaku koruptif telah menjadi musuh riil semua elemen bangsa. Presiden, pejabat politik di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberantas korupsi. 

Siapapun yang masih permisif terhadap tindakan koruptif pantas diragukan komitmen ideologinya. Dus, mereka yang bermental koruptor tidak layak menduduki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sudah waktunya kita sampaikan bahwa korupsi adalah kejahatan yang merongrong peradaban dan kemanusiaan. Dan mungkin juga sudah waktunya kita nyatakan korupsi sebagai kejahatan ideologi. 
Salam Pancasila. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF