BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Korupsi Sumber Ketimpangan

Penurunan kemiskinan di Indonesia mendapatkan empat tantangan serius. yakni perlambatan ekonomi, sifat kemiskinan yang satu digit (the last mile problem), ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang semakin besar, dan korupsi

Hal tersebut di atas akan mempersulit tujuan pertama Sustainable Development Goals yang menyebutkan bahwa tahun 2030, dunia terbebas dari kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia.

Seperti diketahui, penurunan angka kemiskinan sejak tahun 1970 menunjukkan capaian yang luar biasa dengan penurunan lebih dari 50 persen. Pada tahun 1970, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60 persen. Per September 2019, tingkat kemiskinannya turun menjadi 9,22 persen. Sebuah capaian yang perlu diapresiasi.

Perlambatan Ekonomi

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Terakhir pada tahun 2019 kemarin, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen. Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuhan 4,8 persen. Kondisi tersebut di atas akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Hal ini terlihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan periode 2010-2014 dibandingkan dengan 2015-2019. Pada periode 2010-2014 di mana pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai 6 persen, rata-rata elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam penurunan kemiskinan sebesar 0,53. Sedangkan pada periode 2015-2019 sebesar 0,42. Semakin rendah elastisitas maka semakin rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi semakin tidak responsif/elastis terhadap penurunan angka kemiskinan.

The Last Mile Problem

Menurunkan angka kemiskinan dari level 20 persen ke 15 persen lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9 persen ke 8 persen. Pada kemiskinan 20 persen kebijakan padat karya dan penyertaan modal usaha bisa mengentaskan angka kemiskinan, namun tidak pada level satu digit.

Hal itu disebabkan oleh perbedaan karakteristik orang-orang yang berada di kelompok dua digit dan satu digit kemiskinan. Pada level double digit, orang miskin yang melekat adalah mereka memiliki level pendidikan yang layak, akses kesehatan bagus, namun belum beruntung dalam akses ekonomi.  Oleh karenanya kebijakan yang bersifat ke ekonomi bisa lebih mudah dalam mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan

Namun tidak pada angka kemiskinan satu digit. Penduduk yang berada pada kemiskinan single digit tidak saja terbatas aksesnya ke ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan penurunan angka single digit perlu langkah yang berbeda dengan kebijakan ketika kemiskinan pada angka level double digit. Kolaborasi program ekonomi, kesehatan, pendidikan dan akses politik diperlukan dalam kemiskinan  single digit.

Perlambatan penurunan kemiskinan jelas terlihat. Ada data yang menarik, pada periode 2014-2019 (Kemiskinan per September), delta pengurangan kemiskinan desa lebih kecil dari pada delta kemiskinan kota. Delta penurunan kemiskinan desa 1,16 persen, sedangkan kota 1,6 persen.

Padahal di desa pada periode 2014-2019 ada program dana desa. Angka tersebut di atas menjadi entry point untuk menggali lebih lanjut efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di desa.

Ketidapastian Global dan Nasional

ketidapastian tersebut sering disebut Black Swan Theory. Teori Black Swan adalah peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum.

Uncertainty akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nsaional dalam rangka mencapai pertumbuhan yang optimal dan inklusif yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan.

Peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum dalam satu tahun terakhir adalah virus Corona, ketegangan geopolitik dunia akibat terbunuhnya Jenderal Iran oleh USA, konflik Laut China Selatan,  dan Brexit. Di dalam negeri ada kasus Jiwasaraya dan Asabri. Kejadian-kejadian tersebut membuat konsentrasi pemerintah dalam perwujudan pertumbuhan ekonomi terganggu

Korupsi

Korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya pada satu dua kelompok/entitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi/pembangunan ekonomi tidak optimal. Analoginya,  output ekonomi  seharusnya 10, tapi yang didapatkan hanya 6.

Korupsi juga menjadi sumber ketimpangan, karena akses sumber daya ekonomi tidak merata dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Untuk itu, pemerintah seharusnya: 1. Melakukan kolaborasi dengan banyak stakeholder dan multi sektor dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang semakin terjal tantangannya. Program PKH adalah contoh yang bagus dalam penyelesaian kemiskinan tersebut/kemiskinan yang bersifat multidimensi, 2. Menjadikan pemanfaatan dana desa lebih ke community development, bukan sekadar pembangunan fisik/infrastruktur. 3. Pengarusutamaan pemberantasan korupsi. kembalikan marwah KPK seperti sedia kala. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)