BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair
Korupsi, Koruptor dan Teror

Korupsi adalah kejahatan teroganisir yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Jika di masa lalu pelaku utamanya adalah pejabat negara, sekarang ini korupsi dilakukan juga oleh pihak swasta, khususnya para pejabat korporasi besar. Dan Undang-udang Anti Korupsi pun sudah memasukan pelaku yang berasal dari korporasi.

Di Indonesia, korupsi sudah menggurita, membelit bangsa Indonesia. Ia sudah dianggap sebagai budaya bangsa Indonesia. Sehingga ada satu tulisan yang mengibaratkan korupsi bagaikan oli pelumas mesin. Seakan-akan tanpa korupsi mesin birokrasi tidak bisa berjalan. Ungkapan itu menunjukkan begitu mendalam dan mengakarnya perilaku dan mentalitas korupsi. Karena ia sudah membudaya, maka untuk mengatasinya menjadi tidak mudah. Dalam kasus korupsi, dalil yang menyatakan bahwa kemiskinan mendekatkan orang pada kekufuran menjadi kurang relevan. Karena faktanya dalam kasus korupsi, makin tinggi jabatan, kekufuran juga makin menjadi-jadi. Bagian dari kekufuran dari para koruptor adalah tindakan teror dan kekerasan.

Sejak berdirinya sampai hari ini KPK telah mengalami ancaman kekerasan berkali-kali. Kasus Novel Baswedan rupanya bukan kasus terakhir yang dialami komisioner, pegawai, pejabat atau penyidik KPK. Tanggal 9 Januari 2019 yang lalu, rumah ketua KPK, Agus Rahardjo, dan wakil ketua KPK, Laode M Syarif, dilempar sejenis bom molotov. Dalam catatan redaksi Watyutink, ini adalah ancaman ke sembilan yang alami KPK dan personil KPK.

Tindakan melempar bom molotov,  apa pun motifnya, jelas merupakan teror, dan pelakunya adalah teroris. Teror terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menegakkan hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi, bisa berdampak pada pelemahan penegakkan hukum, terutama jika aparatnya tidak berani melawannya. Apakah ketua dan wakil ketua KPK akan gentar menghadapi teror ini? Semoga tidak.

Motif pelemparan bom molotov ke rumah kedua petinggi KPK itu tidak bisa diketahui tanpa  adanya penyelidikan dan penyidikan yang seksama dan mendalam. Untuk itu, Polri sebagai aparat penegak hukum harus cepat bertindak, dan berani mengungkapkan fakta di balik peristiwa ancaman teror ini. Apalagi wakil ketua KPK M Syarif sudah menyatakan bahwa dirinya mengetahui siapa pelaku pelemparan bom molotov ini melalui CCTV.

Jangan sampai kasus teror kepada pejabat, pegawai dan penyidik KPK dibiarkan mengambang hanya karena alasan politis atau teknis. Jika demikian, masyarakat akan menilai bahwa negara tidak memberikan perlindungan terhadap pegawai, penyidik dan pejabat KPK yang sedang menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Negara, dengan cara demikian, melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam katagori pembiaran (by ommission). Membiarkan aksi teror terhadap pejabat-lembaga sepenting KPK, bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi bisa memicu berbagai spekulasi.

Di tahun politik seperti saat ini, berbagai spekulasi yang tidak memperoleh jawaban pasti dan segera bisa menjadi bola liar yang digoreng dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkepentingan untuk mengganggu jalannya hajatan politik bangsa.

Jika hal ini terjadi, kegaduhan akan melanda ruang publik dan kegelisahan akan menyebar ke mana-mana. Tuduhan akan lontarkan kepada aparat kepolisian dengan bermacam-macam suara, mulai dinilai tidak profesional, memihak kelompok tertentu atau dianggap tidak mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas  korupsi. Jika bola liar sudah menggelinding tak terkendali, bukan saja pekerjaan polisi menjadi bertambah banyak--karena harus menanggapi berbagai isu--tetapi bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Satu hal, yang pada momen debat kandidat bisa dijadikan mesiu oleh kubu oposisi.

Harus disadari bahwa korupsi adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak. Korupsi dalam skala besar bisa dipastikan dilakukan oleh para aktor berjabatan tinggi dan memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan pembuatan keputusan. Atas dasar argumentasi itu, pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya berpegang pada penegakkan undang-undang saja, tetapi penegakkan hukum. Harus dipahami bahwa penegakkan hukum tidak sama persis dengan penegakkan undang-undang. Koruptor yang dimiskinkan, dihilangkan haknya mendapat remisi, dipermalukan di depan publik, harus dipertimbangkan sebagai bagian dari penegakkan hukum. Hukum tidak hanya berisi pasal-pasal, tetapi sarat dengan muatan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Dalam konteks ini, jika aparat penegak hukum dan publik menganggap bahwa para koruptor boleh melenggang sesudah menjalani hukuman pidana, maka aparat  maupun masyarakat sesungguhnya sudah melepaskan dimensi moral dari sebuah aturan hukum. Itu sebabnya, mengapa banyak orang berkeberatan ketika pemerintah memberikan hak remisi kepada para koruptor. Pemerintah China memberlakukan hukuman mati kepada para koruptor dengan kadar keseriusan tertentu, bukan  semata-mata untuk mmenegakkan  hukum, tetapi dalam rangka menyerukan pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang menjadi  landasan  hidup bersama.

Dalam kasus  pelemparan bom molotov di kediaman ketua dan  wakil ketua KPK, juga delapan kasus teror sebelumnya, pelajaran yang harus dihayati adalah, para koruptor yang bergerak dalam suatu jaringan, bisa sewaktu-waktu merubah diri menjadi kelompok gengster atau kelompok teroris dalam rangka mempertahankan kekayannya, harga dirinya, atau meluapkan kemarahannya kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dari sini pelajaran penting yang harus diambil dari kasus-kasus teror terhadap pegawai, komisioner, pejabat dan penyidik KPK adalah, pemberantasan para koruptor tidak boleh dilakukan setengah-setengah, apalagi dengan hati yang gamang.  Sementara pemberantasan korupsi memang sewajarnya dilakukan dengan mengintegrasikan penegakkan hukum dan pendidikan moral anti korupsi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional