BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner
Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk

Beda pandangan antara Dirut Perum Bulog Buwas dengan Mendag Enggar terjadi karena tidak adanya komunikasi antar kedua pejabat tersebut. Jika ada koordinasi dan komunikasi, tidak mungkin ada beda pandangan terkait impor beras. Koordinasi dan komunikasi ini menjadi tanggung Jawab Menko Perekonomomian Darmin Nasution. Saya berpendapat koordinasi dan komunikasi dari Darmin dalam hal ini sangat jelek.

Saya bukan mengkeritik pribadi Darmin, tapi mengkretik Darmin sebagai menko yang seharusnya bisa menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi di jajaran pejabat setingkat menteri, juga pejabat di bawah menteri yang berada di bawah koordinasi menko perekonomian. Seharusnya, Darmin tidak perlu menunggu instruksi dari presiden untuk memanggil kedua pejabat tersebut. Tapi bisa mengambil insiatif untuk memanggil keduanya, ketika sudah tercium adanya beda pandangan terkait impor beras. Darmin juga harus memanggil Menteri Pertanian dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait impor beras.

Terkait dengan apakah ada permainan di balik impor beras ini, saya kira pertanyaan itu diutarakan sejumlah pihak. Ada kecurigaan d Iari sejumlah kalangan mengenai impor beras ini. Untuk menjawab itu, saya kira perlu ada dibuka ke publik bagaimana proses penanderan di kementerian terkait impor beras ini. Mereka selalu bersembunyi di balik lelang tander berbasis IT dan terbuka. Tapi itu saja tidak menjamin, karena IT itu hanya alat yang bekerja berdasarkan simbol-simbol, tidak bisa berfikir. Manusia lah yang mengoperasikan kode-kode itu.

Masih terbuka kemungkinan manusia untuk mengakali tander itu. Sebagai contoh misalkan perusahaan tertentu ingin lolos dari tander tersebut. Oknum yang mengoperasikan tander dan memegang informasi memberikan bocoran kepada perusahaan tertentu untuk menyesuaikan standard tertentu baik kualitas dan harga. Setelah disesuaikan dan harga diturunkan satu sen saja, perusahaah itu bisa lolos dari koding tander yang dicantumkan pada sistem IT penanderan tersebut. Jadi masih terbuka peluang terjadinya kecurangan.

Oleh karena itu, penting bagi kementerian atau instansi pemerintahan tertentu, untuk mempublikasikan proses tander secara terbuka. Bagaimana proses penanderan tersebut berjalan dan berproses. Dengan keterbukaan pra dan pasca tander, kecurangan bisa dieleminir atau bahkan di level nol (dihilangkan). (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer             Dukungan Bagi Bank Syariah Harus Konsisten-Konsekwen