BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Kontradiksi Tinjauan Sosiologis dan Yuridis

Saya sangat setuju mantan koruptor tidak boleh atau tidak punya hak mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Tetapi, karena ini berkaitan demgam menghilangkan hak  politik seseorang, maka pertanyaannya siapa yang berwenang memotong hak politik seseorang?

Pasal 10 KUHP tentang jenis hukuman, pencabutan hak politik itu termasuk hukuman tambahan, dan ini sudah pernah dijatuhkan pada beberapa narapidana korupsi (napikor) seperti Anas Urbaningrim atau beberapa kepala daerah. Anas sendiri sekarang sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Jadi, sebenarnya mencabut hak politik itu adalah kewenangan hakim yang didasarkan pada undang-undang dalam hal ini Pasal 35 KUHP.

Atas dasar itu, maka seharusnya larangan mencalonkan diri (= pencabutan hak politik) dilakukan melalui peraturan setingkat undang-undang.

Jika sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap ada situasi darurat pencegahan korupsi dengan pembatasan hak terhadap mantan napikor, boleh saja KPU menjalankan kewenangan adminstratifnya membuat regulasi itu. Tetapi ini rentan untuk di judicial review ke Mahkamah Agung, karena yang diatur itu hak politik seseorg, bukan hak administratif.

Tinjauan dan argumen sosiologis terhadap pelarangan eks napikor mencalonkan diri jadi caleg sudah sangat kuat. Tetap soal yuridiksi yuridisnya yang menghawatirkan, artinya jika JR di MA memperkuat kewenangan KPU, maka aturan itu bisa dilaksanakan dengan dasar yang kuat.

Jika memungkinkan, KPU harus mendorong Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dlm rangka pelarangan eks napikor tidak bisa men-caleg. Jika dasar hukum setingkat undang-undang belum ada, maka komprominya adalah eks napikor tetap boleh men-caleg dengan syarat men-deklare membuat pernyataan secara terbuka bahwa ia bekas napikor, agar rakyat mengetahui dan berhak untuk menentukan pilihanmya pada siapapun juga. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI