BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia
Konsep Check and Balance

Menurut pengamatan saya, saat ini di masyarakat, muncul tiga arus mengenai konstitusi yang kini ada yaitu UUN 1945 yang sudah diamandemen 4 kali. Pertama, kelompok yang merasa puas dengan perubahan yang ada, sehingga merasa tidak perlu lagi mengubah konstitusi. Kedua, kelompok yang menganggap bahwa perubahan konstitusi sudah kebablasan dan menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kelompok ketiga justru menginginkan perubahan tersebut lebih menyempurnakan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali sebelumnya. Dan saya termasuk orang yang mendukung penyempurnaan atau perbaikan dari perubahan-perubahan yang ada untuk lebih menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita. Terutama kalau dikaitkan dengan fungsi beberapa lembaga negara seperti MPR, DPD dan MK.

Terutama DPD misalnya. Kalau perubahan itu diarahkan kepada memperkuat atau membuat fungsi DPD lebih signifikan, saya setuju. Karena saat ini DPD hampir tidak punya fungsi yang signifikan. Sebagai lembaga yang dihadirkan memalui  sebuah proses berpemilu yang mahal dimana anggota-anggotanya terpilih dengan suara yang banyak, lebih banyak dari suara yang diperoleh oleh anggota DPR, DPD tidak memiliki kekuasaan yang menentukan.

Karena itu ke depan, yang dibutuhkan sebenarnya perubahan atas DPD ini. Mau dikemanakan? Apakah mau dipertahankan sehingga lembaga legislative kita menjadi dua kamar, atau DPD ditiadakan? Sementara saya menganggap, ternyata, selain tiga arus perubahan tersebut ada arus perubahan ke empat yang disuarakan PDIP yaitu amandemen terbatas yang hanya menghidupkan GBHN.

Menurut pendapat saya, usul untuk menghidupkan GBHN, itu sangat problematic. Karena sudah tidak compatible lagi dengan sistem ketatanegaraan yang kita adopsi setelah 4 kali perubahan UUD 1945. Ketika sebelum perubahan konstitusi, MPR menetapkan GBHN, bisa dipahami karena dia adalah lembaga tertinggi negara dimana presiden adalah mandataris MPR.

Jadi wajar kalau kemudian MPR membuat GBHN lalu GBHN wajib dilaksanakan oleh presiden. Dan kalau dilanggar, akan ada sanksi pemberhentian. Sebagaimana yang terjadi dengan Bung Karno dan Abdurrahman Wahid. Tetapi setelah perubahan, sistem ketatanegaraan kita, tidak lagi menganut MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi paradigma kita adalah sistem presidensial dengan check and balances. Yaitu semua cabang kekuasaan negara adalah sama dan sederajad dn hubungan dianatara mereka adalah hubungan yang saling cek dan menyeimbangkan.

Sehingga menghidupkan kembali GBHN, sangat tidak compatible dengan sistem ketatanegaraan tersebut. Lagi pula dalam sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut, terutama setelah perubahan UUD 1945, fokus kekuasaan, ada pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau sebelumnya, mandate rakyat hanya diberikan kepada anggota DPR yang kemudian terhimpun dalam MPR setelah ditambah dengan utusan daerah dan golongan, sekarang mandat rakyat itu diberikan langsung pada presiden, anggota DPR dan DPD.

Karena itu sangat tidak relevan ketika seorang presiden yang diberikan mandat langsung oleh rakyat diikat oleh GBHN. Penghidupan kembali GBHN, itu berpotensi menggeser fokus kekuasaan dari presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ke dalam oligarki kekuasaan terutama partai politik di MPR. Karena itu menurut saya, penghidupan kembali GBHN justru tidak compatible dari sisi ketatanegaraan dan saya kira penuh dengan agenda muatan politik untuk memperkuat kekuasaan oligarki parpol.

Dengan alasan tersebut, amandemen terbatas yang hanya sekedar menghidupkan kembali GBHN seharusnya kita tolak. Kecuali kita ingin kembali pada sistem supremasi MPR. Dengan konsekuensi, presiden tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi oleh MPR. Tapi apakah sistem itu yang kita kehendaki?

Menurut saya tidak. Lagipula, kalau cuma sekedar mengubah konstitusi dengan menghidupkan kembali GBHN, maka ada beberapa pertanyaan lanjutannya. Bagaimana mekanisme untuk menegakkan GBHN itu? Mekanisme kalau dia dilanggar. Kalau era dulu, saat GBHN dilanggar, presiden bisa dijatuhkan. Tapi kalau sekarang, penjatuhan Presiden tidak bisa lagi dikaitkan dengan GBHN sepanjang bahwa paradigm ketatanegaraan kita adalah paradigm check and balances.

Selain itu, pertanyaan lainnya kalau GBHN ingin diadakan, kalau ternyata GBHN bertentangan dengan UUD 45, siapa yang berhak mengujinya? Kalau UU, yang menguji adalah MK. Tapi kalau GBHN, kita tidak tahu. Karena itu, perubahan konstitusi menurut saya memang tidak bisa hanya sebatas memberikan kewenangan menetapkan GBHN kepada MPR tanpa mengotak-atik sistem atau paradigma ketatanegaraan kita.

Kalau seandainya yang dibutuhkan adalah semacam guidance untuk berpemerintah dan bernegara agar ada pembangunan yang berkelanjutan atau arah yang jelas dalam kehidupan ketatanegaraan kita, maka bisa saja hal tersebut diwadahi dengan UU baik itu dengan membuat UU yang baru atau merevisi UU yang sudah ada semacam UU tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.   

Lagipula UUD merupakan produk yang bisa dibuat lebih detail dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas. Yang bisa memuat baik sanksi pidana, politik dan administratif. Dan UU itu produk yang dibuat 3 lembaga yakni DPR, DPD dan Presiden. Jauh lebih partisipatif dibanding dengan produk MPR sendiri yang hanya melibatkan anggota DPR dan DPD.

Sehingga dalam proses pembentukan UU saat ini, presiden bisa memasukkan visi dan misinya kedalam UU tersebut. Jadi presiden tidak dibelenggu dengan keinginan yang mungkin saja berbeda dari parpol.

Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak relevan dan tidak compatible dengan sistem presidensial yang kita anut terutama setelah pemilihan langsung oleh rakyat. Karena mandat rakyat tidak hanya diberikan kepada lembaga legislative tapi langsung kepada lembaga eksekutif. Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi hanya mungkin dilaksanakan kalau yang punya kewenangan kembali untuk memilih presiden dan wakil presiden termasuk menetapkan GBHN dan menjadikan presiden sebagai mandatarisnya. Jadi fokus kekuasaan ada pada MPR yang seluruh atau sebagian anggotanya dipilih oleh rakyat dan tidak perlu adanya pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi dengan mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat, maka MPR bukan satu-satunya pemegang mandat atau kedaulatan rakyat.

Yang menjadi keheranan kita adalah mengapa yang berkeingian itu justru partai-partai politik bukan presiden Jokowi. Harusnya jokowi yang risau dengan arah pembangunan dsb. Maka secara spekulatif saya bisa mengatakan ini adalah upaya untuk menggeser fokus kekuasaan dari presiden yang mendapat mandat tunggal dari wilayah eksekutif ke para oligarki politik yang ada di MPR yang sebenarnya mandatnya majemuk bukan mandat tunggal dalam pemilihan presiden.

Ini tidak compatible dengan sistem pemerintahan presidensiil. Akan masuk akal kalau dalam pemerintahan parlementer karena dalam parlementer yang dianut adalah supremasi parlemen. Karena itulah dalam sistem parlementer disebut parliamentary government. Presiden atau perdana menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat. Yang dipilih langsung oleh rakyat hanya anggota parlemen, sehingga wajar kalau mandate rakyat atau kekuasaan tertinggi ada di parlemen. Tapi tidak dengan sistem presidensial seperti Indonesia dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dari peristiwa ini terlihat ada perbedaan kepentingan antara Presiden dengan parpol di MPR. Ini kan masalah kekuasaan. Dengan menghidupkan kembali GBHN maka fokus kekuasaan akan bergeser dari Presiden ke MPR. Dan MPR adalah oligarki politik. Nah ini adalah masalah pilihan. Kita harus konsisten dengan pilihan kita. Pilihan itu tentu tidak boleh saling berbenturan. Karena menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi sementara presiden dipilih langsug oleh rakyat itu sudah dua hal yang saling berbenturan.

Karena tujuan pemilihan langsung oleh rakyat adalah agar rakyat menentukan langsung siapa pemimpinnya dan memberikan mandat langsung dari rakyat. Mandat tersebut tidak melalui lembaga perwakilan lagi.  Sehingga fokus kekuasaan langsung pada orang yang dipilih.

Sementara fungsi parlemen adalah sebagai pengawas atau sebagai lembaga yang membuat UU sebagai penyeimbang dari presiden yang dipilih oleh rakyat dalam konsep check and balances. Rakyat memilih pemimpinnya melalui pilpres, tapi rakyat juga memilih wakil rakyat untuk mengawasi presidennya. Itulah check and balances. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF