BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf
Konsekuensi Putusan MK; Nasib Penghayat Kepercayaan

Dengan adanya putusan MK terkait UU administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, merupakan putusan yang melegakan bagi penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Tindakan diskriminasi yang selama ini terjadi kepada penganut kepercayaan yang dilakukan oleh negara sudah harus dihentikan setelah putusan ini.

Dengan putusan tersebut, hak-hak perdata para penganut kepercayaan menjadi sama dengan penganut agama Samawi yang selama ini dinyatakan sebagai agama resmi oleh negara. Negara harus hadir memberikan hak konstitusional para penganut kepercayaan yang selama ini termajinalkan.

Konsekuensi dari putusan tersebut bukan hanya sekadar pada persoalan administrasi kependudukan, tapi harus berlanjut pada posisi dan pembinaan "kelembagaan kepercayaan" seperti halnya agama. Sehingga  tidak tepat lagi bila Kementerian Agama hanya membina enam agama. Dan penghayat kepercayaan diposisikan sebagai "produk budaya" sehingga pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain konsekuensi lanjutan yang bukan hanya sekadar pada pemenuhan hak-hak perdata penganut penghayat kepercayaan, posisi dan pembinaan, konsekuensi politik juga akan muncul dan digoreng sedemikian rupa. Pemerintah perlu bersiap dengan gorengan-gorengan isu yang berkaitan dengan aliran kepercayaan, atheisme, animisme, dan dinamisme. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)