BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Sosial
Konflik Palestina: Mungkinkah Lebih Dari Pernyataan?

Dari aksi 115 di Monas kemarin, ada yang cukup menarik untuk dicermati dari statemen FPI tentang pengerahan pasukan bersenjata untuk terlibat langsung dalam upaya menghentikan pasukan Israel mengambil alih tanah rakyat Palestine. Upaya itu mirip dengan upaya aktif Turki di Syria Utara yang berhasil menjatuhkan pesawat Rusia, atau gerakan pasukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis menyerang beberapa posisi pasukan Syria beberapa waktu lalu. Apakah hal itu mungkin bagi pasukan bersenjata Republik Indonesia? Mengingat sikap politik Indonesia secara resmi dalam berbagai pernyataan pemerintah adalah menentang sikap agresif tentara pendudukan Israel di tanah Palestina.

Setiap orang berhak bersuara, berseru, mengajak kepada apa yang diyakininya. Itu teori dasar manusia sebagai makhluk politik, maka wajar dia akan mengajak orang lain bersikap sama.

Pertempuran di zaman sekarang banyak cara dan model, tapi selalu sebuah pertempuran yang jantan selalu didahului dengan pernyataan sikap, "hey gue ga suka sikap elu dan gue tantang elu untuk bertempur".

Saya melihat, kata bertempur yang digunakan FPI bukan di level taktis tapi di level strategis. Di titik ini dia menunjukkan posisinya againts posisi Amerika di Palestina. Apakah level strategi ini akan bisa dieksekusi itu persoalan lain, banyak hal teknis untuk sampai pada titik terjadinya pertempuran, one to one.

Tidak ada mekanisme penyerahan senjata kepada rakyat biasa. Hukum di Negara Indonesia, senjata hanya dipegang oleh angkatan bersenjata, dan mereka bisa bergerak kalau ada keputusan politik Pemerintah dan DPR. Ada dua langkah bagi FPI bila ingin menggerakkan pasukan bersenjata yang membawa bendera merah putih; memenangkan pemilu, which is tidak mungkin karena FPI bukan parpol. Kedua, mengubah politik luar negeri untuk terlibat aktif dalam konflik di Palestina. FPI mencatat, politik pernyataan tidak efektif menghentikan laju pendudukan tentara Israel di tanah Palestina.

Jadi bisa disimpulkan itu semacam manifesto politik FPI saja, hanya saja tidak bisa diuji karena FPI tidak ikut pemilu. Apakah sah dan boleh FPI bersikap seperti itu dan mengekspresikan sikapnya? Jawabnya boleh. Konstitusi menjamin semua orang dan Ormas untuk menyatakan sikap di ruang publik. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)