BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Komnas Perempuan
Komnas Perempuan: BN Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018, yang telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menyatakan BN bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

BN seorang perempuan korban pelecehan seksual di Mataram, yang diduga dilakukan oleh H. Muslim, orang yang melaporkannya ke Polisi dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. 

Dalam pandangan Komnas Perempuan, putusan Mahkamah Agung ini telah tidak sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), yang mencoba untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Tingginya angka pelecehan seksual belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Tidak dikenalnya tindakan pelecehan seksual oleh KUHP (kecuali jika memenuhi unsur pencabulan), telah menyebabkan banyak korban pelecehan seksual bungkam, atau jikapun kasus itu diungkapkan, hanya kepada orang-orang terdekat saja. 

Ungkapan kepada orang-orang terdekat ini, kerap digunakan oleh pelaku untuk melaporkan korban ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, melanggar UU ITE, dll yang dalam ini perlu dilihat sebagai upaya ‘memindahkan’ pertanggungjawaban hukum pelaku pelecehan seksual, kepada korban dari tindakan pelecehan seksual itu sendiri. 

Pola ini terus berulang, sehingga impunitas terhadap pelaku pelecehan seksual berjalan bersamaan dengan dikriminalkannya para korban.   

Atas kondisi itu Komnas Perempuan memberikan perhatian serius pada pelecehan seksual yang dialami BN dan upayanya membela diri. Komnas Perempuan telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan kasus ini di Pengadian Negeri (PN) Mataram, yang telah memutus bebas BN dari dakwaan melakukan pelanggaran UU ITE, yang saat ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

Agar Putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus BN ini dapat menjadi pembelajaran untuk kasus yang sama yang akan berulang ke depan, Komnas Perempuan memberikan pandangan, antara lain:

1.Tindakan BN merekam kejadian sebagai upaya mandiri atas haknya membuktikan dirinya mengalami pelecehan seksual (dalam ketimpangan relasi kuasa), yang dalam hal ini dilakukan oleh Pelaku sebagai atasannya (melanggar Pasal 294 KUHP) dan serius menunjukkan dirinya tidak ada hubungan khusus dengan pelaku; 

2.Pandangan Hakim Kasasi terhadap BN melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimana tindakan BN secara hukum dianggap memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah melanggar  Filosofi UU ITE. 

UU ITE disahkan guna menjawab tantangan digunakannya teknologi untuk melakukan kejahatan. Sementara BN menggunakan teknologi untuk membela dirinya dari kejahatan yang paling sulit dibuktikan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini ada ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan BN;

3.Norma substansi pengaturan Pasal 27 ayat(1) jo. Pasal 45 ayat(1) UU ITE merentankan perempuan korban pelecehan seksual untuk dikriminalkan, akibat sistem hukum yang tidak mutahkir dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual. Kerentanan perempuan mengalami kriminalisasi sebanding dengan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. 

Praktik perempuan korban harus membuktikan dirinya mengalami kekerasan seksual membuat kecenderungan mengadakan barang bukti melalui teknologi terus berlangsung; 

4.Hukum formil belum mengakui teknologi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana pelecehan seksual sehingga UU ITE tidak layak digunakan dalam kasus yang penuh ketidakmutakhiran perlindungan terhadap perempuan korban;

5.Pelecehan seksual yang dialami BN dalam sistem hukum belum ada kemutakhiran sistem pembuktian, sehingga upaya menggunakan teknologi merekam digunakan untuk melawan kejahatan itu sendiri. Perbuatan BN merekam tindakan pelecehan seksual sebagai bentuk asusila sebagai hak BN dalam mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan perempuan.

Berdasarkan mandat Komnas Perempuan untuk memantau dan memberi saran dan pertimbangan kepada Legislatif, Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka Komnas Perempuan merekomendasikan kepada :

1.Kepolisian RI secara aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana melanggar Pasal 294 KUHP ayat (2) dalam kasus BN, mengingat CD rekaman yang dapat dijadikan bukti kejahatan oleh hakim kasasi diputuskan diserahkan kepada terduga pelaku kejahatan (Pelapor) yang berpotensi menjauhkan akses keadilan bagi korban (BN);

2.Badan Pengawas MA R.I untuk melakukan pengawasan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

3.DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual dan mencegah tindakan kekerasan seksual berulang. (ade)

CATATAN: Opini di atas disarikan dari rilis pers  "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Penghukuman BN Ketidakmutakhiran Perlindungan Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual, Merentankan Perempuan Korban Dalam Kriminalisasi Era Milenial, Jakarta, 15 November 2018".

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang