BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  
Komnas HAM Siap Awasi Putusan MK

Bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan langkah maju dan menjadi penanda yang baik untuk kesetaraan warga negara. Keputusan ini juga tidak mengancam atau bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan Ketuhanan yang Maha Esa itu esensinya pengakuan terhadap Yang Maha Kuasa.

Tantangannya kemudian, bagaimana aparat pemerintah baik di pusat dan daerah secepatnya melaksanakan putusan MK, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada pemeluk kepercayaan.

Seharusnya putusan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kontrol dan partisipasi masyarakat penting sekali. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada ormas-ormas dan kelompok keagamaan.

Keputusan ini tentu saja membuka jalan supaya para penganut kepercayaan mendapat layanan yang setara dengan warga negara penganut agama. Mereka bisa menuntut perlakuan yang sama dari negara. Ruang bagi para penganut kepercayaan pastinya akan lebih luas.

Pastinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai dengan mandatnya akan mengawasi jalannya putusan MK ini. Juga tentunya Komnas HAM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat jika terjadi terjadi intimidasi atau pelanggaran yang bertentangan dengan putusan MK ini. (ast)


 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung