BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  
Komnas HAM Siap Awasi Putusan MK

Bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan langkah maju dan menjadi penanda yang baik untuk kesetaraan warga negara. Keputusan ini juga tidak mengancam atau bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan Ketuhanan yang Maha Esa itu esensinya pengakuan terhadap Yang Maha Kuasa.

Tantangannya kemudian, bagaimana aparat pemerintah baik di pusat dan daerah secepatnya melaksanakan putusan MK, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada pemeluk kepercayaan.

Seharusnya putusan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kontrol dan partisipasi masyarakat penting sekali. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada ormas-ormas dan kelompok keagamaan.

Keputusan ini tentu saja membuka jalan supaya para penganut kepercayaan mendapat layanan yang setara dengan warga negara penganut agama. Mereka bisa menuntut perlakuan yang sama dari negara. Ruang bagi para penganut kepercayaan pastinya akan lebih luas.

Pastinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai dengan mandatnya akan mengawasi jalannya putusan MK ini. Juga tentunya Komnas HAM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat jika terjadi terjadi intimidasi atau pelanggaran yang bertentangan dengan putusan MK ini. (ast)


 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)