BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia
Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan

Paktik penyimpangan yang sering terjadi di lapas mengindikasikan adanya masalah di dalam tata kelola lapas dan para personelnya. Jadi,  penyelesaiannya tak akan pernah cukup kalau hanya dalam bentuk reaktif dan memberi sanksi kepada pegawainya. 

Pembenahan sistem mutlak diperlukan, di samping pemberian sanksi.  Tanggung jawab utama terhadap pembenahan sistem tentu ada di tangan menteri. Ini sudah jelang habis masa kerja kabinet. Kinerja Menteri Hukum dan HAM tidak memuaskan dalam membenahi lapas kita.

Ini problem bersama dan tanggung jawan bersama mulai dari jenjang sipir sampai menteri. Menteri bisa dianggap bertanggung jawab karena dianggap lamban melakukan pembenahan sehingga kasus-kasus serupa (terpidana plesiran) sering terulang. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung