BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia
Kewajiban Seorang Pemimpin

Kita tentu masih ingat  Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah pelantikannya, memicu percakapan di media sosial terkait keputusannya untuk menggunakan kata 'pribumi'. Sebagian pengguna media sosial merasa tidak terkejut ketika kata tersebut muncul, setelah rangkaian kampanye Pilkada DKI Jakarta yang penuh dengan politik identitas.

Di Spredfast, penggunaan kata 'pribumi' tercatat mulai muncul pada Senin 16 Oktober sekitar pukul 18.00 WIB, menjelang berlangsungnya acara pesta rakyat setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Istana Negara.

Istilah 'pribumi' membuat suasana menjadi tidak lagi harmoni, karena menimbulkan ketegangan baru dan trauma sejarah. Teringat kembali sejarah kekerasan, yang sejak reformasi telah di kubur dalam benak nurani kita. Seorang pemimpin memiliki jiwa kerahiman agar bertindak welas asih, serta berkata dengan bijak dan menjaga roh kesatuan bangsa.

Tantangan ke depan pemimpin haruslah memiliki jiwa pelayan, mengacu pada nilai Jakarta yang membutuhkan pemimpin berjiwa kerahiman, berjiwa terbuka, dan pemimpin yang mau belajar dan selalu rendah hati. Yang terpenting juga adalah dia yang mau merangkul lawan politiknya dan membangun kebersamaan.

Kerahiman itu pula yang menuntun jiwa seorang yang kredibel dalam kasih, dan yang bisa menunjukkan kasihnya kepada mereka yang miskin, tersisih, dan lemah. Orientasi pemimpin berjiwa kerahiman meskipun tidak sempurna atau mendekati sempurna, yang terutama pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan memiliki belas kasih.

Apakah Pancasila menjadi rohnya saat mengambil sebuah kebijakan, atau Pancasila sekadar hiasan belaka? Kalau pemimpin memiliki roh Pancasila, dia akan mencintai rakyat dan memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya.

Pancasila harus dijadikan aplikasi kebajikan. Kita ingat salah satu pidato Bung Karno, "Apakah kita mau Indonesia merdeka dengan kaum kapital yang merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?"

Ungkapan di atas masih menjadi pilihan sampai hari ini. Saat kaum kapitalis lebih berkuasa dari pemimpin dan rakyat. Saat kepentingan kapitalis lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Saat jurang kesenjangan semakin lebar. Beragam kasus terus muncul di depan mata, dan kita semakin merasakan relevansi ungkapan Bung Karno itu saat ini, apalagi ketika kedaulatan negeri terus tergerus.

Tanpa perubahan, kita akan kehilangan kedaulatan, dan masa depan semakin suram. Inilah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan.

Pemimpin yang mampu menciptakan perubahan mendasar itu, memutuskan ketergantungan para mafia dan cukong ekonomi. Untuk itu, semuanya bisa dimulai dari mental. Dengan meyakinkan diri bahwa kita memiliki kemampuan mengolah sumber daya dan mengoptimalkannya demi kesejahteraan rakyat.

Mentalitas elite yang korup harus dibabat habis. Kebijakan yang cenderung hanya menguntungkan mereka dan kaum kaya (karena kepentingan politik dinasti), harus dienyahkan jauh-jauh. Itu semua hanya akan membuat mereka tidak mampu menjadi pelayan terbaik buat rakyat.Inilah saatnya rakyat memilih pemimpin dengan visi yang jelas dan terukur. Bukan pemimpin yang asal berjanji. Kecerdasan rakyat sangat menentukan nasib masa depan negeri ini.

Perubahan Indonesia masa depan akan ditentukan oleh pemimpin yang bisa memadukan keberanian, kebajikan, dan kemampuan dalam tata kelola pemerintahan untuk melayani rakyat dengan sikap jujur dan tulus. (cmk)

SHARE ON
close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF