BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014); Sekretaris Jenderal D-8 (Developing Eight), Istanbul, Turki (2006-2010)
Ketimpangan Tak Dibenahi, Rakyat Dicekoki Toleransi

Di negara tetangga kita, Thailand secara formal pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pemerintah.  Tetapi konstitusi baru negara itu telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada rezim militer, sehingga merenggut kebebasan berdemokrasi dan pengawasan yang independen atas kinerja pemerintah. Itu sebabnya, merujuk kepada Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index, CPI) yang disusun oleh Transparansi Internasional, skor CPI Thailand cenderung stagnan. Dalam tiga tahun terakhir, skor CPI Thailand secara berturut-turut adalah 37 (2017), 36 (2018) dan 36 (2019).

Isu kesenjanagan dan keadilan ekonomi adalah isu krusial di banyak negara, termasuk Thailand.  Ini terkait dengan drama penembakan massal yang dilakukan oleh oknum tentara Thailand pada 9 Februari 2020. Sesudah beraksi selama 16 jam, pelakunya, Jakrapanth Thomma, akhirnya berhasil ditembak polisi. Aksi penembakan yang menewaskan 29 orang dan melukai puluhan lainnya itu pantas membuat kita waspada. Sebab, ada isu sengketa dan korupsi yang menyeruak di balik peristiwa nahas tersebut.

Sebagaimana diakui oleh Panglima Militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong dalam konferensi pers hari Selasa, 11 Februari 2020, pihak militer kini sedang menyelidiki Kolonel Anantharot Krasae, salah satu korban aksi penembakan kemarin, terkait isu kecurangan dan sengketa tanah sebagaimana dituntut oleh Thomma sebelum melakukan aksi brutalnya. 

Apirat mengatakan bahwa komandan tersebut telah mengambil suatu keuntungan dari Thomma dalam kesepakatan tanah di mana ada sebuah perjanjian yang dilanggar oleh komandan tersebut. Sebelum melakukan aksi brutalnya, Thomma memang diketahui sempat mengunggah status yang menyinggung soal kekayaan dan ketamakan di akun media sosialnya.

Salah satu penyumbang rendahnya skor indeks tadi adalah korupsi yang terjadi di sektor publik, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan di Thailand. Ini diperparah oleh korupsi yang juga terjadi di lembaga peradilan. 

Menurut The Bertelsmann Foundation Transformation Index (BTI), meskipun Thailand memiliki program anti-korupsi, namun penegakannya sangat bervariasi, di mana kasus-kasus korupsi tingkat tinggi tidak pernah benar-benar terjangkau oleh hukum. 

Sebenarnya, sebelum terjadinya kudeta militer tahun 2014, Thailand memiliki peradilan yang secara konstitusional independen. Namun, di bawah junta militer, lembaga peradilan telah dikontrol oleh kepentingan politik, sehingga tak lagi berfungsi sebagai pengawas bagi eksekutif. 

Sebagaimana diakui oleh NACC (The National Anti-Corruption Commission), atau KPK-nya Thailand, sektor publik masih dipenuhi oleh kolusi dan korupsi, di mana kasus penyalahgunaan kekuasaan, standar ganda, serta intervensi terhadap organisasi independen mudah sekali ditemui.

Konflik dan kekerasan sangat erat hubungannya dengan keadilan ekonomi. Pejabat Human Rights Watch, sebagaimana dikutip The New York Times, yang menyatakan jika peristiwa tersebut tidak boleh dilihat hanya sebagai kasus individu Sersan Mayor Jakrapanth Thomma dengan atasannya Kolonel Anantharot Krasae belaka. Kasus tersebut harus juga dilihat dari kacamata lebih luas. Saya menyebutnya sebagai sudut pandang struktural, yang melihat sebuah persoalan berdasarkan relasinya dengan sejumlah faktor sosial, ekonomi dan politik sekaligus. Di situlah isu korupsi mencuat.

Korupsi, serta penyelewengan kekuasaan yang merajalela, bisa membuat orang merasa frustrasi. Ditambah oleh tekanan ekonomi, rasa frustrasi itu bisa meledak menjadi apa saja, termasuk tindakan brutal sebagaimana yang terjadi kemarin.

Tingkat ketimpangan ekonomi di Thailand juga tergolong buruk, seperti terjadi di Rusia, India dan Indonesia. Dua tahun lalu, menurut data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, Thailand menjadi negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan terburuk di dunia.  

Sebanyak satu persen orang terkaya di Thailand menguasai 66,9 persen total kekayaan negara itu. Angka ini lebih buruk dari Rusia (57,1 persen), Turki (54,4 persen), dan India (51,5 persen). Padahal, dua tahun sebelumnya (2016), Thailand masih berada di peringkat ketiga setelah Rusia dan India.

Elise Must (2016), atau Klaus Abbink, et. al. (2008), ketimpangan memiliki relasi kuat dengan munculnya konflik dan ketegangan sosial, termasuk dalam memicu munculnya kerusuhan (riots). Itu sebabny,a ketamakan dari segelintir orang, atau sekelompok masyarakat tertentu, tidak bisa dianggap sebagai urusan personal belaka, sebab perkara itu bisa memicu terjadinya konflik luas. Dalam konteks itulah kenapa kasus penembakan yang terjadi di Thailand perlu dilihat dari layar yang lebih lebar (wide screen).

Kekerasan, konflik tidak berdiri sendiri.  Kita di Indonesia juga patut waspada terhadap isu-isu serupa. Mengingat, tingkat ketimpangan di Indonesia, misalnya, juga tidak jauh dari Thailand. Pada 2018, merujuk data yang sama sebagaimana disusun oleh Credit Suisse, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 45,4 persen. Dengan ketimpangan kekayaan sebesar itu, posisi Indonesia tahun 2018 adalah terburuk kelima di dunia, setelah (1) Thailand, (2) Rusia, (3) Turki, dan (4) India.

Di Indonesia isu korupsi juga kembali naik daun sejalan dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR dan Presiden. Rakyat menolak dengan gelombang demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Dikorupsi” oleh para mahasiswa dan pelajar kala itu. Meski aksi demonstrasi itu kini tak berlanjut, masyarakat saya kira terus mengawasi dengan jengah. Apalagi, sesudah isu pelemahan KPK, kini mencuat sejumlah kasus mega korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN, mulai dari Jiwasraya hingga Asabri.

Isu ketimpangan, ketidakadilan, juga korupsi, memang tidak bisa dilihat hanya dari kacamata tunggal. Sebab, risiko yang dihadapi isu tersebut selalu lebih kompleks dari persoalan awalnya. Bank Dunia sendiri sudah mengingatkan jika ketimpangan pendapatan yang melebar di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, misalnya, cukup berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah keberagaman etnik dan agama, risiko yang kita hadapi bisa berkali lipat skalanya.

Menghadapi risiko itu, Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Setiap beleid yang potensial memperbesar ketimpangan, atau mencederai rasa keadilan publik, sudah seharusnya tidak dirilis, sebab hanya akan memperbesar risiko terjadinya konflik di masa mendatang.

Saya juga khawatir Pemerintah gegabah melangkah. Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digagas pemerintah, misalnya, yang telah memancing reaksi keras kalangan buruh, sejak awal sudah kelihatan hanya akan memunculkan gejolak di tengah masyarakat. 

Di satu sisi Pemerintah melibatkan banyak sekali pengusaha dalam penyusunan draf omnibus law tersebut, namun di sisi lain kaum buruh yang juga akan terdampak justru dipinggirkan atau diabaikan suaranya. Itu jelas bukan pola manajemen konflik yang bagus. Secara dini pemerintah justru telah membuka keran potensi konflik.

Di sisi lain, saya melihat cara pemerintah untuk meredam konflik akibat kesenjangan dan ketidakadilan juga kian mendekati cara-cara Orde Baru. Kita ingat, pada 1978 dulu, saat Indeks Gini Indonesia mencapai 0.38, yang merupakan rekor tertinggi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan angka ketidakpuasan dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru justru adalah meluncurkan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Isu struktural ketimpangan dan ketidakadilan, yang seharusnya direspon oleh kebijakan teknokratik, justru direspon dengan proyek ideologisasi.

Jadi, potensi konflik bukannya diredam dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil, atau strategi pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat (bukan sekadar memperbesar kue ekonomi para elite), tapi justru diredam dengan Pancasila. Buntutnya, semua suara kritis terhadap Pemerintah kemudian dicap sebagai tidak Pancasilais, bahkan dianggap merongrong Pancasila.

Pada 2010 lalu, saat angka ketimpangan mencapai rekor terbaru 0.41, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah kita, mirip dengan yang dilakukan oleh Orde Baru, Pemerintah justru mengeluarkan Perpres No. 54/2017 mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang kini diubah lagi menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Saya melihat ada kesamaan pola di sini. Di tengah situasi ketimpangan, masyarakat justru dicekoki isu toleransi oleh pemerintah.

Indonesia sebenarnya punya sejumlah modal yang lebih baik dari Thailand. Meski sama-sama pernah dikangkangi oleh rezim militer, kini Indonesia telah melangkah menjadi negara yang lebih demokratis. Mengacu pada Indeks Demokrasi yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, pada 2019 Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. Di ASEAN, posisi Indonesia masih berada di atas Thailand (peringkat 68 dunia) dan Singapura (peringkat 75 dunia), meskipun berada di bawah Malaysia (peringkat 43 dunia) dan Filipina (peringkat 54 dunia).

Sesudah era Reformasi, para jenderal Indonesia yang masih punya minat pada dunia politik tidak lagi menjadikan militer sebagai kendaraan politik mereka. Mereka terjun ke politik melalui jalur demokrasi, yaitu dengan pensiun dari karir militernya dan kemudian mendirikan partai politik yang berkontestasi secara fair dalam Pemilu. 

Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, yang dua periode menjabat Presiden RI, mendirikan Partai Demokrat. Begitu juga dengan Jenderal Wiranto, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia mendirikan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Atau, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan, ia juga terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Itu adalah preseden bagus dalam proses demokratisasi di Indonesia, yang menandai komitmen militer Indonesia terhadap demokrasi. Ini pula yang membedakan kita dengan Thailand. Saat pertama kali menulis mengenai Thailand di Mingguan Salemba pada pertengahan tahun 1970-an, saat saya masih kuliah, saya juga tidak bisa membayangkan kalau kita bisa mengakhiri rezim militer Orde Baru dengan rezim sipil yang demokratis.

Tentu harus jujur diakui, upaya itu bukan semata hasil kerja masyarakat sipil. Sebab, mustahil kita bisa mulus mengakhiri rezim militer Orde Baru tanpa dukungan dari figur-figur militer reformis di dalamnya. Persis di situ kita lebih baik dari Thailand. Nicholas Farrelly (2013) melihat bahwa apa yang terjadi di Thailand saat ini merupakan contoh kegagalan para elitenya mengkonsolidasikan demokrasi. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF