BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Keterpaksaan Menyisakan Kebohongan

Putusan MK sangat bijaksana dan sesuai dengan semangat UUD 45, karena UUD menyatakan kebebasan untuk beragama dan melaksanakan keyakinan agama dan kepercayaan bagi segenap penduduk. Masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaannya secara vertikal maupun horisontal dituntut untuk selalu berfikir abstrak tentang keberadaan dan kuasaNya.  Apa yang penting dan menjadi salah satu pengikat bangsa ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi common denominator bangsa.

UUD 1945 menyatakan kebebasan kolom "agama" boleh diisi agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Alternatif lain adalah menghapus kolom "agama" yang membatasi jumlah agama yang diakui pemerintah.

Ada kesan, pemerintah lebih kuasa menentukan sah tidaknya agama tanpa mengindahkan keyakinan dan kepercayaan para pendukungnya. "Paksaan" memilih agama bagi para penghayat kepercayaan sulit diterima dalam masyarakat yang sedang membangun kehidupan demokrasi karena menyangkut masalah spiritual yang mendasar.

Sebagaimana diketahui, agama dan kepercayaan adalah salah satu unsur kebudayaan yang mendasar sejak awal kehidupan manusia mengembangkan peralatan dan cara pengendaliannya atau teknologi. Di samping itu, manusia mengembangkan pranata sosial yang paling awal, yaitu aturan kawin atau perjodohan.

Manusia selalu merawat jenazah sebagai awal perkembangan spiritual life atau landasan pengembangan agama dan kepercayaan. Karena itu betapapun sederhana, manusia selalu mengembangkan agama serta kepercayaan. Agama dan kepercayaan ditanamkan dan dikukuhkan lewat pendidikan sejak dini. Karena itu tidak mudah bagi seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan untuk sekadar mengisi kolom "agama".

Keterpaksaan hanya akan menggiring orang untuk berbuat bohong demi memenuhi formalitas dengan mengorbankan kejujuran. Pihak ketiga pun selama ini cenderung menerima ketidakjujuran. Oleh karena itu sebaiknya dibuka peluang mengisi agama dan kepercayaan apapun. Yang penting adalah setiap warga negara menegakkan kejujuran dan ketertiban bermasyarakat. Bukan sekadar formalitas. Di samping itu pemerintah wajib melindungi segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang keagamaan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)