BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Keterpaksaan Menyisakan Kebohongan

Putusan MK sangat bijaksana dan sesuai dengan semangat UUD 45, karena UUD menyatakan kebebasan untuk beragama dan melaksanakan keyakinan agama dan kepercayaan bagi segenap penduduk. Masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaannya secara vertikal maupun horisontal dituntut untuk selalu berfikir abstrak tentang keberadaan dan kuasaNya.  Apa yang penting dan menjadi salah satu pengikat bangsa ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi common denominator bangsa.

UUD 1945 menyatakan kebebasan kolom "agama" boleh diisi agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Alternatif lain adalah menghapus kolom "agama" yang membatasi jumlah agama yang diakui pemerintah.

Ada kesan, pemerintah lebih kuasa menentukan sah tidaknya agama tanpa mengindahkan keyakinan dan kepercayaan para pendukungnya. "Paksaan" memilih agama bagi para penghayat kepercayaan sulit diterima dalam masyarakat yang sedang membangun kehidupan demokrasi karena menyangkut masalah spiritual yang mendasar.

Sebagaimana diketahui, agama dan kepercayaan adalah salah satu unsur kebudayaan yang mendasar sejak awal kehidupan manusia mengembangkan peralatan dan cara pengendaliannya atau teknologi. Di samping itu, manusia mengembangkan pranata sosial yang paling awal, yaitu aturan kawin atau perjodohan.

Manusia selalu merawat jenazah sebagai awal perkembangan spiritual life atau landasan pengembangan agama dan kepercayaan. Karena itu betapapun sederhana, manusia selalu mengembangkan agama serta kepercayaan. Agama dan kepercayaan ditanamkan dan dikukuhkan lewat pendidikan sejak dini. Karena itu tidak mudah bagi seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan untuk sekadar mengisi kolom "agama".

Keterpaksaan hanya akan menggiring orang untuk berbuat bohong demi memenuhi formalitas dengan mengorbankan kejujuran. Pihak ketiga pun selama ini cenderung menerima ketidakjujuran. Oleh karena itu sebaiknya dibuka peluang mengisi agama dan kepercayaan apapun. Yang penting adalah setiap warga negara menegakkan kejujuran dan ketertiban bermasyarakat. Bukan sekadar formalitas. Di samping itu pemerintah wajib melindungi segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang keagamaan. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir