BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Keterbukaan Menjamin Dinamika dan Dialektika yang Sehat dalam Menjaga Perundingan

Dinamika divestasi Freeport (cq Rio Tinto) menjadi topik yang  seksi minggu-minggu ini, baik dari sisi pemerintah, maupun dari sisi pemerhati kebijakan pertambangan. Dalam hal ini, pemerintah merasa selangkah didepan, meskipun divestasi 51 persen ini belum benar-benar terjadi. Dengan kata lain, saham pemerintah melalui PT. INALUM (Holding BUMN Pertambangan) masih 9,36 persen, dan belum terjadi transaksi jual beli saham.

Meskipun demikian, kesepakatan tertanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk HoA (Head of Agreement) itu perlu diapresiasi, setelah 3,5 tahun perjuangan menegosiasikan kontrak karya Freeport agar bisa dinikmati secara dominan oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Tentu apresiasi tersebut hendaknya tidaklah juga berlebihan atas prestasi tersebut. Apalagi memunculkan eforia masyarakat, karena sesungguhnya merupakan kewajiban yang harus di lakukan Pemerintah.

Seperti diketahui, bisnis pertambangan merupakan bisnis yang komplek yang melibatkan banyak kepentingan, dan banyak keuntungan. Perjanjian-perjanjian di atas tersebut harus benar-benar dicermati oleh pemerintah pada hal masalah-masalah detailnya. Terlebih lagi, para negosiator Indonesia kerap merasa puas akan hal-hal yang umum saja. Yang pada akhirnya, pihak Indonesia lah yang pasti di rugikan tanpa disadari.

Sesungguhnya bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik, hal Ini tentu dapat mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi, maka keterbukaan tersebutlah menunjukkan bahwa pemerintah memang benar sungguh-sungguh menjalankan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33. sekaligus membangun dinamika yang baik terhadap proses pembangunan dan kebijakan yang menempatkan manusia sebagai objek dan subjek. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional