BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Keterbukaan Menjamin Dinamika dan Dialektika yang Sehat dalam Menjaga Perundingan

Dinamika divestasi Freeport (cq Rio Tinto) menjadi topik yang  seksi minggu-minggu ini, baik dari sisi pemerintah, maupun dari sisi pemerhati kebijakan pertambangan. Dalam hal ini, pemerintah merasa selangkah didepan, meskipun divestasi 51 persen ini belum benar-benar terjadi. Dengan kata lain, saham pemerintah melalui PT. INALUM (Holding BUMN Pertambangan) masih 9,36 persen, dan belum terjadi transaksi jual beli saham.

Meskipun demikian, kesepakatan tertanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk HoA (Head of Agreement) itu perlu diapresiasi, setelah 3,5 tahun perjuangan menegosiasikan kontrak karya Freeport agar bisa dinikmati secara dominan oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Tentu apresiasi tersebut hendaknya tidaklah juga berlebihan atas prestasi tersebut. Apalagi memunculkan eforia masyarakat, karena sesungguhnya merupakan kewajiban yang harus di lakukan Pemerintah.

Seperti diketahui, bisnis pertambangan merupakan bisnis yang komplek yang melibatkan banyak kepentingan, dan banyak keuntungan. Perjanjian-perjanjian di atas tersebut harus benar-benar dicermati oleh pemerintah pada hal masalah-masalah detailnya. Terlebih lagi, para negosiator Indonesia kerap merasa puas akan hal-hal yang umum saja. Yang pada akhirnya, pihak Indonesia lah yang pasti di rugikan tanpa disadari.

Sesungguhnya bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik, hal Ini tentu dapat mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi, maka keterbukaan tersebutlah menunjukkan bahwa pemerintah memang benar sungguh-sungguh menjalankan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33. sekaligus membangun dinamika yang baik terhadap proses pembangunan dan kebijakan yang menempatkan manusia sebagai objek dan subjek. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir