BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)
Ketakutan Penguasa Terkait Masalah KTP-el

KTP-el seolah menjadi momok bagi masyarakat, karena sangat sulit masyarakat dalam memperoleh KTP-el tersebut. Lain lagi bagi penguasa, yang terlihat ketakutan jika masalah terkait KTP-el muncul. Ketakutan dari penguasa ini menyiratkan adanya tabir tersembunyi di balik benda kecil yang tipis ini.

Seperti kasus yang baru-baru ini menggegerkan publik, di tengah-tengah sulitnya masyarakat membuat KTP-el. Di Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor malah ditemukan KTP-el yang tercecer dalam jumlah banyak. Sangat wajar bila publik merespons negatif dengan kejadian ini, karena selain begitu sulitnya mengurusi KTP-el masyarakat masih sakit hati dengan kasus mega korupsi KTP-el yang belum juga tuntas.

Berdasarkan pantauan kami, program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait KTP-el ini memang masih banyak masalahnya. Selain KTP yang tercecer di Bogor kami mencatat ada 5 proyek terkait KTP-el yang dijalankan Direktorat Jendral  Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2017 dan 2018 yang berpotensi menjadi skandal KTP-el selanjutnya.

Untuk 5 proyek ini anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp299.095.142.409. Uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el. Di mana dua proyek dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.718.900.000. Ada juga 2 proyek Pengadaan Blangko KTP-el yang dijalankan pada 2017 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp158.643.900.000.

Untuk 5 proyek ini, kami mencatat beberapa temuan. Antara lain: 2 Proyek Pengadaan Blangko KTP-el selalu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan itu-itu tertentu saja. Perusahan tersebut menawarkan efisiensi anggaran, namun pada kenyataanya harga yang dipasang dalam tender lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya.

Kami menemukan kebocoran di dalam 5 proyek garapan Kemendagri. Potensi kerugiaan negara dari 5 proyek ini adalah sebesar Rp4,8 miliar. Hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP-el.

Untuk itu kami mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan cuma fokus dengan mega skandal KTP-el sebelumnya, namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP-el yang kami sebutkan. Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan. (ast) 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional