BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dewan Pakar PA GMNI
Kerusakan Lingkungan Dorong Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan

Eksploitasi sumberdaya alam (SDA) berbasis pembangunan berkelanjutan setidaknya wajib memperhatikan 4 (empat) hal, pertama: secara ekonomi harus profitable, secara teknologi dapat kita jangkau dan kelola, secara sosial tidak menyingkirkan adat dan tatanan masyarakat sekitar, dan secara lingkungan bersifat berkelanjutan.  

Ancaman kerusakan alam lingkungan akibat keserakahan kapitalisme  (korporasiisme) yang antara lain menyebabkan kerusakan hutan tropis, keanekaragaman hayati serta terumbu karang yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, telah memaksa para budayawan, cendikiawan, dan ilmuwan kreatif untuk melakukan riset dan mencari temuan dan inovasi teknologi yang menjawab tantangan hari ini dan masa depan dan bersifat ramah lingkungan. Internet dengan berbagai turunannya seperti media sosial yang bersifat paperless, adalah satu diantaranya yang sangat fenomenal. Internet dengan medsosnya telah membentuk pola interaksi dan interkoneksi yang revolusioner. Internet telah menghadirkan sebuah borderless country di muka bumi. Sebuah virtual teritorium. Kuasi-state yang tanpa batas bangsa dan suku. Inilah generasi milenium global. Lantas masih adakah generasi milenium Indonesia? yaitu generasi milenium yang masih komit dan takzim terhadap Pancasila sebagai filosofi berbangsa dan bintang penuntun mengarungi peradaban dunia! Tantangan dan tugas mulia bidang ini kita serahkan kepada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) di bawah komando Dr Yudi Latif.

Kini, di seluruh belahan dunia, sulit menemukan orang dewasa bahkan remaja sekalipun yang tidak mengantongi telepon pintar (smart phone) yang dibawa kemana-mana, mulai dari kamar tidur hingga kamar mandi. Amazing! Interkoneksi adalah temuan teknologi ramah lingkungan yang telah menjadikan umat manusia menjadi sangat efisien terhadap pemakaian energi. Eureka!!

Tiap tahun para pemimpin G-20 membuat world panel leader untuk mengevaluasi kinerja pembangunan berkelanjutan. Tentu saja, ini merupakan kabar baik bagi agenda restorasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bahkan seorang Donald Trump sekalipun tak luput dari kritik dan aksi jalanan para aktivis lingkungan karena "abai dengan sengaja" terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kearifan pengelolaan SDA demi anak cucu adalah suatu keharusan. Dalam konteks Nasionalisme, perlu ditimbang mana kebijakan pengelolaan SDA yang dikelola dengan prinsip "kedaulatan", dan mana yang cukup pada prinsip "ketahanan" saja. Keduanya berbeda baik dari aspek hulu maupun hilir. Dunia usaha, dalam mengejar keuntungan bisnis patuh pada regulasi dan mematuhi semua kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pemerintah tidak perlu terperangkap dalam pragmatisme jangka pendek yang dapat mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan demi mengejar target fiskal.

Begitu pula secara kependudukan, sudah dikenal dan dijalankan paradigma pembangunan berorientasi "bonus demografi", yaitu jumlah penduduk besar adalah bonus, bukan beban! Angkatan kerja antara16-64 tahun (WHO) harus produktif, tidak miskin, dan tidak menganggur. Negara harus hadir! dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan semata kesejahteraan Korporasi! Dengan demikian, konsistensi negara dan korporasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Insya Allah akan membuat kita semua tak perlu kuatir lagi bakal terjadi "bencana lingkungan" dan bencana demografis. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung