BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Program INDEF
Kepastian Regulasi Sektor Migas

Masalah akut yang mempengaruhi perekonomian RI dari sektor migas adalah konsumsi minyak yang telah naik dua kali lipat besarnya dari produksi.

Bukan hal mudah untuk kembali menaikkan produksi atau angka lifting minyak. Saat ini jumlah kendaran bermotor telah bertambah berkali kali-lipat. Sepeda motor bertambah menjadi 5 juta unit tiap tahun. Mobil bertambah 1 juta unit tiap tahun. Sementara impor migas telah lebih besar dari ekspor. Padahal neraca perdagangan Indonesia acap kali surplus.

Agar tekanan terhadap rupiah berkurang, maka mau tidak mau impor migas harus dikurangi. Namun kenyataannya lifting minyak terus saja turun. Defisit migas telah menyebabkan rupiah melemah. Korelasinya amat kuat dari pelemahan rupiah oleh sebab impor minyak yang tinggi.

Produksi minyak dalam negeri mengalami penurunan sejak 2014. Padahal rata-rata investasi migas membutuhkan waktu sejak eksplorasi awal paling tidak 3 tahun. Itulah sebabnya pada 2021 produksi minyak akan lebih turun lagi.

Ihwal lelang blok migas yang tidak laku itu--kalah dari Mozambique--dikarenakan Indonesia selalu tidak konsisten dalam policy atau kebijakan. Regulasinya berubah-ubah. Contohnya dalam kasus blok Masela yang sampai saat ini belum kunjung ada kepastian. Ada kesemrawutan dalam konsistensi policy. Regulasi audit dalam sharing kontrak juga tidak ada kepastian. Sepertinya terlalu banyak pihak yang campur tangan dalam urusan migas ini.

Eksplorasi migas yang potensial hanya terdapat di laut lepas yang jauh dan mahal.

Sekarang, pemerintah harus berani memastikan sistem kontak migas mana yang akan dipakai. Sharing PSC atau Gross Split system. Mengatur hal itu tentu saja harus melalui satu Undang-undang yang pasti dan mengikat. Tidak bisa hanya dengan regulasi setingkat PP. Indonesia sepertinya lebih cocok jika menggunakan model PSC Sharing. (pso)  

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha