BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik
Kenaikan PPh Pasal 22 Impor: Tepat Namun Perlu Siasat

Defisit transaksi berjalan yang mencapai 8 miliar dolar AS per Kuartal II 2018 atau 3 persen dari  produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal II-2017 yang sebesar 1,96 persen. Nilai defisit itu juga lebih besar dibandingkan kuartal I-2018 yang sebesar 2,2 persen atau 5,5 miliar dolar AS. 

Pemerintah mewaspadai defisit tersebut karena telah menimbulkan sentimen negatif yang memicu terpuruknya nilai rupiah. Untuk meredam ini, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain sinergi dengan OJK dan BI untuk meredam aksi spekulan, dan langkah untuk menunda proyek listrik 15.200 MW yang dilakukan Kementerian ESDM. Minggu lalu, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK 110/PMK. 010/2018 yang merupakan perubahan atas PMK 34/PMK. 010/2017, Kementerian Keuangan menaikkan tarif PPh 22 impor. Kenaikan ini dilakukan untuk mengurangi impor barang konsumsi sehingga selain mengurangi laju defisit, juga menjadi momentum penguatan produksi dalam negeri. 

Menurut data BPS per Mei 2018, impor barang konsumsi tercatat sebesar 1,73 miliar dolar AS atau tumbuh 14,88 persen (month-to-month) atau tertinggi dibanding bahan baku dan barang modal. Bahkan impor barang konsumsi pada Mei 2018 ini sudah tumbuh 34,01 persen (year-on-year), melebihi impor barang baku sebesar 24,55 persen (yoy), meski di bawah impor barang modal sebesar Rp 43,4 persen (yoy).

Secara total, kontribusi barang konsumsi terhadap keseluruhan impor per Mei 2018 ini adalah 9,79 persen, di bawah porsi impor bahan baku sebesar 74,3 persen dan barang modal sebesar 15,91 persen.

Pemilihan PPh Pasal 22 impor sebagai instrumen pengendali bukan tanpa alasan. Pertama, secara karakteristik jenis pajak ini memang mempunyai peran regulerend, yakni menjadi instrumen pengatur konsumsi, termasuk melindungi produk dalam negeri. Kedua, meski tujuan utama pungutan PPh Pasal 22 impor adalah penerimaan negara, namun porsinya terhadap total penerimaan negara tidak terlalu signifikan, hanya Rp 43 triliun setahun. Ketiga, karakteristik lain PPh 22 impor adalah prepaid tax (pajak dibayar di muka). Artinya kebijakan ini tetap memberi pilihan pada importir untuk tetap dapat melakukan impor dengan menanggung beban pajak lebih tinggi dan di akhir tahun dapat dikurangkan dari total kewajiban pajak. Dengan demikian potensi kenaikan harga juga dapat dicegah. Sifat prepaid ini juga menghindarkan Indonesia dari tuduhan proteksionisme yang berpotensi melanggar ketentuan WTO.

Keempat, jika di dalam negeri tersedia barang substitusi dengan harga yang kompetitif, maka importir akan beralih ke pasar domestik. Atau sekurang-kurangnya pemerintah dapat mendukung tumbuhnya industri yang prospektif dan kompetitif terhadap produsen asing.

Di sinilah konsistensi Pemerintah diuji. Apakah momentum krisis ini dapat dijadikan titik balik koordinasi dan sinergi dalam rangka membangun industri dalam negeri yang mati suri? Dan dapatkah Pemerintah mengontrol mekanisme pasar yang berisiko naiknya harga barang konsumsi apabila tidak tersedia barang substitusi dan pengusaha memilih melakukan penggeseran beban ke konsumen?

Kebijakan ini hanya akan efektif jika dipaketkan dengan kebijakan lain, seperti komitmen penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), kebijakan bauran energi, dan perbaikan sistem insentif di sektor hulu migas dan industri strategis lainnya. Jangka pendek, dibutuhkan satgas yang memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan efektif, termasuk melalukan reviu berkala dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Prasyarat untuk terhindar dari setiap krisis adalah tindakan cepat tanggap dan sikap terbuka pada partisipasi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu             Bukan Hidup Abadi Badaniah Semata             Hidup Abadi Masih Spekulatif