BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi

Penurunan kemiskinan cukup kompleks. Secara natural, semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk ditekan lagi. Pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi, misalnya 20 persen, untuk bisa turun lebih cepat dibandingkan jika angka kemiskinan diturunkan dari 10 persen ke 9 persen.

Selain itu, secara struktural dilihat dari sektor-sektor yang menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan, dibandingkan dengan negara yang mampu memangkas kemiskinan secara signifikan seperti China, Indonesia tidak memiliki industrialisasi yang masif.

Indonesia malah mengalami deindustrialisasi, dimana sektor manufaktur yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi  yang menyerap banyak lapangan pekerjaan  dan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti di China, kontribusinya semakin lama semakin kecil.

Masalah struktural lain adalah masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan yang terletak di  luar Jawa, di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jika ada bantuan dari pemerintah seperti subsidi atau bantuan beras tidak mudah untuk bisa sampai ke lokasi., disamping fasilitas yang terbatas, dan peluang lapangan pekerjaan yang sedikit. Mengentaskan kemiskinan di daerah terpencil menjadi jauh lebih sulit.

Geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan juga menyulitkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, disamping kesenjangan antara kawasan timur-barat, Jawa dan luar Jawa. Berbeda dengan China, sekalipun ada kesenjangan antara wiliayah darat dan pesisir, mereka ditunjang oleh infrastruktur yang masif yang menghubungkan kedua daerah tersebut.

Program pengentasan kemiskinan antara lain melalui Dana Desa bisa dilanjutkan karena mampu menurunkan angka kemiskinan di perdesaan. Dana Desa berperan dalam akselerasi pengentasan kemiskinan dengan laju 2 kali lipat dibandingkan di perkotaan. Hanya perlu diefektifkan lagi dari sisi apa yang dihasilkan (outcome) terutama pada penciptaan lapangan pekerjaan di desa.

Yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi dimana saat ini lebih banyak penduduk berada di perkotaan. Sejak 3 tahun lalu penduduk Indonesia yang semula didominasi oleh perdesaan, kini bergeser ke perkotaan hingga mencapai angka 55 persen. Artinya, masalah di perkotaan semakin lama semakin besar sehingga menimbulkan kemiskinan kota. Kebijakan pemerintah ke depan perlu memperhatikan masalah kemiskinan di perkotaan.

Swasta bisa dilibatkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Mereka mempunya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam beberapa kasus seperti bencana di Palu, Aceh terlihat peran swasta yang luar biasa di luar apa yang diupayakan pemerintah.

Potensi pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan oleh swasta melalui CSR atau dengan cara lain jauh lebih besar dibandingkan pemerintah, namun pemerintah yang harus menggerakkan, karena kebijakan ada di tangannya. Pelibatan swasta harus melalui strategi yang benar.

Pemerintah harus mempunyai program dan dokumen perencanaan yang jelas dalam melibatkan swasta agar mereka mudah memahami  dan mengerti langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Program tersebut bisa dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (sar)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol