BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Kemenkominfo Harus Main Cantik

Kebijakan publik itu memang harus disosialisasikan dan disampaikan ke publik. Bioskop itu merupakan bagian dari media penyampaian program yang dilakukan oleh lembaga, baik  pemerintah maupun swasta. Karena itu, menurut pengertian kebijakan publik, menjadi wajar apabila pemerintah menggunakan media untuk menyampaikan kinerjanya kepada publik, termasuk hasil dari kebijakan publik. Hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi, dan hal itu dijamin oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga, hal di atas merupakan bagian dari government public relation.

Dalam kasus ini, Kemenkominfo memang memiliki tugas untuk menyampaikan capaian-capaian kinerja pemeritah. Tetapi menjadi persoalan ketika kebijakan publik yang seharusnya menyangkut kepentingan publik, dipublikasikan di ruang privat, sehingga bermasalah dengan kepatutan dan etika. Tentu, takaran pantas dan tidaknya, lebih kepada perspektif penonton. Bioskop kan tempatnya tertutup, karena orang membayarnya untuk dapat masuk, sehingga sosialisasi itu kurang patut. Kecuali, apabila bioskop itu berbentuk nobar yang terbuka di lapangan. Di masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menyampaikan kinerja pembangunan melalui bioskop layar tancap yang terbuka itu. Tetapi ketika dalam bioskop yang tertutup, hal ini menjadi debatable. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa sepanjang porsinya itu proporsional, tidak menjadi masalah. Hanya karena tertutup dan berbayar, maka hal menjadi masalah.

Pemerintah pun perlu melihat hal ini lebih jauh, karena sekarang situasinya dalam konteks pilpres, sehingga promosi ini perlu dievaluasi dengan  mempertimbangkan kecemburuan sosial, serta perspektif lawan-lawan politiknya agar tidak memancing mereka untuk bereaksi. Dengan efek yang cukup krusial ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengemas kembali konsep sosialisasi tersebut dengan tidak sekedar menonjolkan sisi Jokowinya saja, tetapi lebih menonjolkan kerjasama atau kebersamaan pemerintahannya. Kan waduk itu bagian dari kinerja PUPR juga, sehingga sisi pemerintahan yang utuh yang perlu ditampilkan. Dengan itu, metode sosialisasi pemerintah perlu diformulasi ulang agar dalam penyampaiannya tidak menimbulkan salah persepsi.

Agar tidak terkesan menjadi korban politik, Kemenkominfo perlu untuk main lebih cantik dengan mengemas ulang metode sosialisasinya dengan mempertimbangkan orientasi dan cara berpikir publik menyikapi sebuah komunikasi massa yang dilakukan pemerintah. Tetapi, selain menjadi korban, bisa jadi juga hal ini dilakukan secara sengaja sebagai ajang eksistensi dari Kemenkominfo. Menteri kan juga ingin menampilkan kinerjanya di depan presiden, mungkin dengan harapan agar dapat terpilih kembali ketika petahana memenangkan pilpres. Tetapi bisa juga, hal ini disengaja karena menganggap kesalahan Kemenkominfo sebagai entry point bagi lawan politik kubu Jokowi untuk menciptakan polemik. (arh)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi