BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat
Kemenhub Harus Lebih Serius Membuat Peraturan

Pada dasarnya putusan MA itu berangkat dari adanya penolakan terhadap 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, yang kemudian dimasukkan kembali dalam Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Artinya, peraturan yang dibuat pemerintah ini sudah dua kali ditolak.

Penolakan itu terjadi setelah Permenhub 108/2017 diajukan Uji Materi ke MA oleh beberapa pengemudi taksi online. Konsistensi putusan itu disebabkan materi yang digunakan sama dan sudah pernah diputuskan oleh MA sendiri. Sehingga keputusan MA atas upaya ini tidak akan berbeda dan akan sama yakni kembali membatalkan materi 14 poin yang kembali dimasukan kembali ke dalam PM 108 Tahun 2017 itu.

Dengan ditolaknya peraturan tersebut, menandakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak serius dalam membuat regulasi. Tentu saja hal ini membahayakan posisi taksi online karena tidak adanya regulasi yang mendasari operasional transportasi tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya presiden segera mengevaluasi Kemenhub, terutama menterinya, agar tidak main-main dalam membuat peraturan.

Jika ditanya apakah nantinya konsumen akan dirugikan? Jawaban pasti iya. Karena ketika regulasi itu dicabut, maka tidak ada lagi mengatur. Sehingga tidak ada yang dapat menjamin perlindungan atau keselamatan terhadap pengendara maupun konsumen yang menggunakan. Otomatis dicabutnya sejumlah poin itu akan membahayakan konsumen.

Menurut saya, Permenhub ini harus segera diperbaiki dengan lebih serius. Jangan membuat peraturan yang main-main, sehingga tidak akan ditolak lagi. Jadi Kemenhub harus segera mengevaluasi peraturan yang mereka buat sendiri. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan