BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah

Pada 19-25 September 2018, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam mengumumkan lelang pengadaan Kartu Nikah Tahun Anggaran 2018 menggunakan metode Lelang Pascakualifikasi. Pada 5 Oktober 2018, pemenang lelang diumumkan, lalu 10-17 Oktober dilanjutkan penandatanganan kontrak. Lelang pengadaan Kartu Nikah ini dimenangkan oleh PT Pura Barutama yang beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya 203, Kudus, Jawa Tengah dengan nilai harga penawaran atau harga terkoreksi sebesar Rp688.600.000,-.

Dari aspek penganggaran dan proses pengadaan, penerbitan Kartu Nikah telah dilakukan dengan transparan dan harga yang ekonomis. Indikasinya terlihat dari penghematan dari nilai pagu anggaran dibandingan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu HPS dibandingkan dengan nilai penawaran pemenang lelang.

Sebenarnya, nilai pagu anggaran Kartu Nikah mencapai Rp7,4 miliar. Tetapi dalam nilai HPS menjadi Rp1 miliar. Artinya, ada penghematan anggaran senilai Rp6,4 miliar (86 persen). Kemudian, nilai penawaran pemenang lelang sebesar Rp688,6 juta atau nilai penghematannya mencapai Rp311,4 juta (31 persen) dari nilai HPS.

Meski begitu, Kemenag perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai aspek manfaat dari anggaran Kartu Nikah. Layanan publik apa saja yang terkait langsung dengan pemanfaatan kartu nikah, sehingga urgen untuk diprogramkan dan dianggarkan? Selama ini buku nikah dipakai sebagai persyaratan untuk mengakses layanan publik seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Anak, dan kartu lainnya, namun hal tersebut belum menjelaskan urgensi Kemenag untuk program dan anggaran pengadaan kartu nikah.

Kalau aspek manfaat terpenuhi, maka anggaran tidak mubazir. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka anggaran jadi mubazir dengan kata lain pemborosan.

Yang menjadi pertanyaan masyarakat selanjutnya, mengapa Kartu Nikah hanya bagi warga Islam, tidak semua agama yang sudah menikah? (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang