BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat
Kembalikan Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kalau kita berbicara Puskesmas kita harus kembali kepada visi Puskesmas itu sendiri. Visi Puskesmas adalah “Tercapainya Kecamatan sehat menuju Indonesia sehat" dengan indikator :

1. Lingkungan sehat

2. Perilaku sehat

3. Cakupan pelayanan kesehatan yg bermutu

4. Derajat kesehatan penduduk.

Puskesmas sendiri merupakan Unit Pelaksana fungsional yg berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan seterusnya.

Sedangkan fungsinya sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat serta  pembinaan peran serta masyarakat untuk mampu hidup sehat, dan terakhir memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya dan itu diwujudkan dalam bentuk kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), usaha perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan terakhir Pengobatan.

Jelas disini ‘pengobatan’ hanya salah satu kegiatan pokok dari 6 kegiatan pokok Puskesmas, sedang 80 persen fungsi Puskesmas adalah pelayanan kesehatan masyarakat.

Saat ini kondisi telah berubah, seakan-akan Puskesmas menjadi pusat pengobatan atau layanan primer yang berkaitan dengan kapitasi BPJS. Dan terjadi pembiaran terhadap program kesehatan masyarakat mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, KB, kesehatan sekolah, dan pencegahan penyakit menular.

Kita lihat kenapa imunisasi tidak pernah tercapai target “UCI”. Kenapa masih ada kasus kurang gizi dan penyakit TBC masih masuk 3 besar dunia dan lain-lain. Dan itu semua tidak tersentuh program pelayanan BPJS.

Sedangkan pelayanan yang bisa ‘mensejahterakan’ Puskesmas adalah yang berkaitan dengan kapitasi BPJS yang ada uang jasa pelayanan dan operasional.

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap program kesehatan masyarakat yang bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif. Kalau program ini tercukupi anggarannya niscaya tidak perlu ada kasus kurang gizi, tinggi nya penyakit TBC, atau penyakit-penyakit yang bisa dicegah baik dengan Imunisasi, perbaikan lingkungan, pemberian insentif makanan tambahan dal lain-lain.

Jumlah Puskesmas di Indonesia sebenanya relatif cukup dimana saat ini ada 9.825 Puskesmas. Puskesmas yang dilengkapi rawat inap ada 3.459 puskesmas. Jadi pemerintah daerah jangan membiarkan puskesmas dengan anggaran rendah untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta jangan terpaku pada kegiatan pelayanan layanan primer BPJS.

Repotnya, bahkan saat ini BPJS mulai mewajibkan Puskesmas harus terakreditasi untuk layanan primer. Ini membuat Puskesmas banyak yg terkosentrasi terhadap pemberian layanan primer dan mengabaikan layanan kesehatan masyarakat.

Sudah saatnya Puskesmas dikembalikan sesuai dengan visi dan misi nya serta tugas pokok dan fungsi puskesmas yang mengutamakan anggaran untuk kegiatan preventif, promotif serta rehabilitatif. Ketimpangan yang terjadi bisa dilihat dari anggaran Puskesmas yang saat ini lebih banyak sisi kuratif, belanja obat dan lain-lain.

Ironis, kalau kita melihat sarana gedung Puskesmas di ibu kota luar biasa bagusnya, tapi sudahkah fungsi pelayanan kesehatan masyarakat sudah berjalan dengan baik? (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)