BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Menteri ESDM, Ketua Tim Skinkronisasi Anies-Sandi
Kembalikan Semangat Parpol Seperti Era Perjuangan

Partai politik (parpol) pertama berdiri pada 25 Desember 1919 di Bandung, bernama Indische Partij (IP). Setelah IP dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, muncul National Indische Partij dan sejumlah parpol lain seperti Indische Social Democratiche Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia, Partai Indonesia Raya, Serikat Islam, dan Partai Katolik.

Pada era pasca kemerdekaan serta era Orde Lama (Orla) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, partai-partai tumbuh subur. Jumlahnya semakin banyak dengan beragam ideologi. Ciri parpol di era perjuangan ada dua hal yang menonjol, antara lain; partai sebagai alat perjuangan berbasis ideologi, dan parpol sebagai organisasi untuk merekrut dan membina kader-kadernya.

Kuatnya ideologi dan keseriusan melakukan kaderisasi pada masa lalu membuat parpol melahirkan banyak negarawan tangguh, pemimpin politik visioner, dan penggerak perjuangan dengan pengaruh besar. Hampir seluruh tokoh pendiri bangsa, dasarnya adalah politisi. Bung Karno, Bung Hatta, Mr Kasman Singodimedjo, bahkan generasi pendahulunya HOS Tjokroaminoto, dan H Samanhudi.

Pada masa itu zaman serba sulit, sedikit orang yang melek huruf. Rakyat kebanyakan miskin dan hidup dalam kekurangan. Namun mereka punya pemimpin politik dan penggerak dengan visi besar dan idealisme kuat. Kini zaman sudah lebih baik dari masa lalu. Hampir 97 persen rakyat melek huruf, sebagian berpendidikan tinggi, ekonomi mengalami kemajuan (meski belum adil dan merata sepenuhnya), hidup sudah lebih mudah.

Namun perpolitikan kita justru mengalami kemerosotan kualitas dan moral. Politik bukan lagi menjadi jalan perjuangan ideologi, mengabdi dan melayani. Akan tetapi lebih sebagai ajang perebutan kekuasaan, tak ada lagi ideologi dan semangat berjuang. Ini berdampak pada tidak seriusnya kaderisasi. Hanya satu dua parpol saja yang serius melakukan proses kaderisasi dan pembinaan secara konsisten, sistematis dan terencana.

Ini berakibat pada sering terjadi mismatch antara kebutuhan dan pasokan kader. Pada berbagai kontestasi politik, kader ditinggal atau disingkirkan. Parpol lebih memilih figur yang lebih popular, punya logistik lebih atau kedua-duanya. Dalam kasus-kasus tertentu memang ada pengecualian, figur dipilih karena kompetensi dan kemampuan kepemimpinannya.

“Mahalnya” demokrasi dan politik membuka peluang bagi oligarki dan ketertutupan. Ditambah suasana sebagian parpol yang masih dikelola dengan kultur keluarga. Semakin lengkaplah alasan untuk meninggalkan asas meritokrasi: orang dipilih dan diangkat karena kapasitas, bukan asal usul. Mahalnya biaya politik berbasis popularitas dan belum matangnya meritokrasi menjadi penyebab gap antara ketersediaan kader dengan kebutuhan akan figur-figur kompeten dan berintegritas.

Beberapa hal perlu dilakukan untuk mengurangi persoalan kaderisasi parpol. Pertama, regenerasi kepemimpinan harus dilakukan. Ini akan membuka ruang baru, pikiran baru dan ide-ide baru, termasuk mengembalikan pentingya kaderisasi.

Kedua, mendorong pembiayaan parpol agar dikembalikan pada pemiliknya yaitu rakyat. Jika parpol dibiayai uang rakyat, parpol dapat “dipaksa” untuk mempertanggung jawabkan secara transparan. Ini dapat menetralisir para pemodal dan “adu logistik”.  Kewajiban menggunakan dana negara untuk melakukan kaderisasi dapat diatur dalam pemanfaatan dana tersebut.

Ketiga, medorong sebanyak mungkin orang-orang baik berkompeten dan potensial menjadi kader parpol dan pemimpin parpol. Masuknya “darah segar” secara terencana dan sistematis akan memberi warna baru dalam kehidupan parpol.

Pada akhirnya kita perlu berjuang bersama menegakkan esensi demokrasi yakni budaya meritokrasi. Memberikan kesempatan pada talenta muda untuk tampil memimpin.  Menominasikan putra-putri terbaik, berintegritas dan berkompetens untuk masuk dalam kontestasi. Jika ini dilakukan, maka menjadi tidak penting lagi apakah dia berasal dari dalam atau luar parpol. Sebab sejatinya parpol harus menjadi instrumen negara dalam melakukan talent scouting, mencari bakat terbaik untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Sejalan dengan yang dimaksudkan pendiri parpol pada awal masa perjuangan dahulu. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)