BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi

Cara penempatan pejabat BUMN saat ini sebetulnya menyimpang dari apa yang selama ini dibangga-banggakan oleh reformasi, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Meskipun penempatan pejabat di BUMN sekarang ini menggunakan rezim UU Aparatur Sipil Negara (ASN), namun prosesnya ternyata tidak menggunakan mekanisme lelang jabatan sebagaimana spirit UU ASN. Penempatan pejabat BUMN sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden dan Menteri BUMN.

Penempatan pejabat di BUMN oleh pemerintah sekarang tidak hanya sebatas Direktur Utama (Dirut) atau komisaris BUMN, namun juga sampai ke jabatan jabatan teknis misalnya kepala direktur atau setingkat kepala devisi pemasaran. Banyak orang orang yang tidak jelas keahliannya masuk menjadi pejabat BUMN. Banyak juga pejabat di BUMN juga rangkap jabatan di pemerintahan atau di tempat lain.

Patut disayangkan memang, proses ini tidak berlangsung secara inklusif atau terbuka melalui seleksi terbuka. Kaum profesional tidak dapat melamar menjadi pejabat dalam BUMN. Demikian juga pejabat karir di BUMN juga tidak dapat ikut karena mekanisme tidak tersedia. Sementara orang luar BUMN menjadikan jabatan BUMN sebagai alat untuk menambah curiculum vitae mereka agar nantinya bisa menjabat di tempat lain. BUMN menjadi obyek berburu jabatan secara kolusi.

Penunjukan pejabat BUMN dengan cara semacam ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat menghasilkan orang-orang terbaik dari yang terbaik. Pejabat BUMN semakin jauh dari profesionalisme, kompetensi dan keahlian seseorang. Namun hanya bermodalkan kedekatan dengan penguasa.

BUMN menjadi obyek bagi-bagi jabatan. Siapa yang dekat dengan penguasa dia mendapatkan jabatan dalam BUMN. Jabatan BUMN menjadi jatah parpol, tim sukses, atau kelompok pendukung dalam Pilpres 2019 lalu.

Cara penempatan pejabat di BUMN semacam ini semakin rawan menjadikan BUMN sebagai bancakan oligarki yang berkuasa. Selain itu telah menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman di dalam BUMN sendiri. Orang orang karir di BUMN patah semangat dalam bekerja, karena mereka tidak akan pernah menjadi pejabat di BUMN kecuali mereka menumpuk uang dan menjadi tim sukses pilpres. Apa yang konon ditolak orang di era Orde Baru yakni KKN, sekarang malah berlangsung lebih parah.(pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir