BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010
Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang

Watyutink.com - Saya cukup terkejut atas rencana amandemen PP No 23 tahun 2010 ini. Karena, UU Minerba tentang Batubara sudah sangat jelas. Berbeda dengan masalah Freeport, karena di PT Freeport itu ada Kontrak Karya (KK) dibaliknya. Jadi amat berbeda dengan PKP2KB. PKP2KB itu bukan Kontrak Karya.

Perubahan Freeport menjadi IUPK yang menjadi jalan tengah, karena Kontrak Karya itu kekuatan hukumnya setara dengan Undang-Undang karena sepersetujuan DPR. Sedangkan PKP2KB itu tidak begitu. Dia betul-betul kontrak biasa.

Terkejutnya saya pada 2 hal, pertama, amandemen itu diperkirakan akan mengakomodir bahwa luasan wilayah tambang boleh lebih dari 15 ribu hektar, atau boleh lebih dari yang dibatasi oleh Undang-Undang.

Kedua, seharusnya wilayah yang telah habis masa kontrak itu wajib diserahkan dulu ke Negara dan menjadi Wilayah Pencadangan Nasional (PWN). Tapi aturan itu sepertinya mau dilewati.

Jadi kalau menurut saya rencana amandemen PP No 23 tahun 2010 kali ini adalah rencana yang agak nekat. Karena melanggar Undang-Undang.

Sayangnya, sekarang ini lobby-lobby yang dibangun oleh pemilik tambang kepada para pengambil kebijakan itu terlalu kuat. Sehingga tidak pernah bisa secara konsisten melaksanakan peraturan perundangan. Apalagi di tahun politik seperti sekarang. Dan umumnya biasanya bargaining-bargaining tentang penafsiran kebijakan itu terjadi di tahun-tahun politik.

Saya katakan, ruang penafsiran peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan kepentingan subyektif lewat peraturan perundangan, itu sangat banyak di sektor Minerba.

Sekarang, pasti alasan yang diajukan untuk amandemen itu adalah alasan ekonomi dan keadilan terhadap pelaku tambang. Tapi nanti dulu, pelaku atau pengusaha tambang itu sudah menikmati untung sekian lama kenapa mesti bicara keadilan? Dan kontrak mereka sudah habis. Kenapa setelah habis kontrak harus diperpanjang?

Jadi menurut saya, Selama cukong-cukong ini menguasai Negara maka saya tidak pernah berharap Negara akan membaik. Karena saya tahu yang bermain di situ tidak sampai 10 orang.

Masalahnya lagi, amandemen PP itu tidak perlu persetujuan DPR. Tetapi, jika punya potensi melanggar Undang-Undang maka harus dilakukan Judicial Review ke MA. Sedangkan kalau langsung ke DPR malah lebih parah, bisa dibenarkan oleh mereka. Kalau kondisi sekarang menurut saya semakin tidak ke legislatif malah semakin bagus.

Untuk mengkoreksinya saat ini harus ada kekuatan sipil yang memahami untuk pemurnian pelaksanaan undang-undang, itu yang harus ditegakkan. Kekuatan sipil saat ini harus muncul, tapi kita tidak mengharapkan dari partai politik atau DPR. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)