Kesalahan fundamental kita adalah terlalu "mempercayakan" aset negara kepada "pangreh praja" birokrat, politisi, penguasa/penyelenggara negara dengan gaji seadanya. Sehingga mereka menjadi terlalu kreatif untuk "mengeksploitasi" aset negara demi keuntungan pribadi sang penguasa/pejabat. Atau mereka mendirikan perusahaan pribadi menikmati kontrak atau transaksi bisnis dengan negara, entah melalui BUMN atau melalui APBN. Jadi kalau mau aman memang harus jelas sekurititasi aset negara itu dihitung secara konkret, kemudian dikelola secara accountable.

Negara tidak perlu menguasai dan memiliki semua proyek atau "BUMN". Kalau kita lihat Jepang dan Korea maka mereka mengembangkan gabungan kekuatan, birokrasi MITI mendukung konglomerat Zaibatzy Keiretsu Mitsubishi, Mitsui, Itochu Toyota dan seterusnya. Begitu juga Korea dengan Chaebol HYundai Samsung, LG.  Tidak perlu semua dikuasai negara, cukup oleh korporasi nasional yang taat membayar pajak sesuai tarif, itu sudah memadai.

Dalam hal setelah memungut pajak, ternyata pemerintah masih kekurangan dana untuk APBN. Maka contohlah APBN Jepang dengan 60 persen sumber pendapatan dari pajak, 40 persen dari obligasi. (pso)