BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kelangkaan Garam di Negeri Maritim

Dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia serta status negara kepulauan, seharusnya negara Indonesia mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat terutama hasil dari kelautan. Pada masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan visi agar Indonesia kembali menjadi negara maritim yang kuat.  Pesan sama kembali diulang oleh Presiden Joko Widodo.

Hingga tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembenahan kelautan dan perikanan lebih difokuskan pada pengamanan hasil laut yang didapat dari tangkapan yang dilakukan oleh nelayan, sejauh ini berjalan dengan baik. Namun pemberdayaan  masyarakat yang bekerja di pantai dan membudidayakan hasil laut yang diolah kurang mendapatkan perhatian. Dampaknya adalah komoditi garam tiba-tiba menjadi langka,  ironis sekali. Kembali apa yang salah?

Berkaca dari kondisi geografis Indonesia, memang tidak semua daerah bisa dijadikan sentra produksi garam.  Akan tetapi membela diri dengan hambatan geografis, tidaklah menyelesaikan masalah. Menunjuk bahwa kurangnya political will pemerintah. Ini tidak akan mengurai masalah, karena kita hanya akan berdiskusi dan diskusi.  

Negara Indonesia perlu membuat terobosan kebijakan dalam industri kelautan, terutama garam.  Pertama perlunya reorientasi industri garam nasional dengan fokus utama menyediakan kebutuhan dalam negeri.  Peran negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi pemerintah lainnya harus hadir. Tidak hanya menjadi pelaksana regulasi, namun harus bisa melakukan pengamanan dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan di masa langkanya garam.                       

Kedua, inovasi. Perlunya pengenalan dan penerapan teknologi pengolahan garam yang baik dan sistematis. Hal ini merupakan keharusan, karena semenjak pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan tata usaha garam hingga saat ini skema tersebut masih dilaksanakan. Pemerintah harus mau mengambil risiko untuk mengubahnya.

Terakhir,  negara harus membuat kebijakan cadangan pokok nasional yang mencakup ketersediaan bahan pokok nasional. Bank Indonesia (BI) setiap tahunnya selalu mengeluarkan jumlah cadangan devisa negara yang menggambarkan daya beli Indonesia. Jika hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengandalkan impor saja, bagaimana kita bisa melakukan ekspor yang menambah cadangan devisa negara. BI melaporkan jumlah nominal produksi dan konsumsi saja. Seharusnya Indonesia juga menambahkan dan memastikan ketersedian stok cadangan nasional.

Hingga saat ini, Indonesia hanya menampilkan data tentang produksi dan konsumsi saja, bukan apa yang kita sisihkan untuk masa depan. Tidak mengherankan solusi untuk masalah garam adalah kebijakan impor.  Solusi jangka pendek yang telah menjadi rutinitas tiap tahun.

Garam tidaklah menambah gurih, garam hanya biang asin. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF