BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu

Menurut saya ide atau usulan kebijakan Ahok dalam menangani prostitusi terselubung di apartemen lebih rasional, ketimbang usulan kebijakan yang hendak diterapkan oleh Anies. Dalam teori kebijakan, kita mengenal yang namanya rasionality binding. Rasionality Binding maksudnya segala sesuatu atau kebijakan yang hendak diterapkan, baiknya dipertimbangkan secara rasional dan logis.

Menurut saya, apa yang hendak diterapkan Anies itu kurang rasional. Anies tidak berfikir dampak yang akan muncul akibat dari kebijakan tersebut. Bisa jadi, Gubernur DKI Jakarta dituntut balik oleh warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan yang hendak diterapkan Anies itu menabrak privasi warga negara. Kebijakan itu juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 tentang HAM, dan UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM. Anies bisa dipidana oleh warga yang merasa dirugikan.

Namun terlepas dari pada itu, saya melihat bahwa Anies berada dalam kegalauan. Kebijakan ini menunjukan bahwa Anies tidak tahu lagi hendak menerapkan kebijakan apa, dalam mengatasi permasalahan prostitusi terselubung di Kalibata City. Tapi menurut saya, Kalibata City itu prostitusi kelas menengah ke bawah, kelas Rp1 juta ke bawah. Jika memang mau menerapkan asas keberadilan, ditutup saja semua tempat yang jelas-jelas menerapkan praktik prostitusi. Anies memang berhasil menutup Alexis, tapi tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi kalau mau jujur kan bukan hanya Alexis.

Setidaknya ada sekitar 7 tempat lain yang dijadikan tempat prostitusi kelas atas di Jakarta. Selain itu, bukan hanya Kalibata City, ada juga apartemen dan hotel-hotel mewah yang digunakan sebagai tempat bisnis prostitusi terselubung. Jika memang mau ditutup atau diberi sanksi, sekalian saja semuanya disanksi. Supaya ada asas berkeadilan dalam penerapan kebijakan.

Nah selain itu, saya kira kebijakan yang direncanakan Ahok itu lebih masuk akal. Tidak bisa dipungkiri, prostitusi itu seperti rokok. Memang banyak buruknya, tapi itu mungkin menjadi "kebutuhan" manusia. Kita bicara tentang moral, tapi nyatanya praktik itu malah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Memang banyak keburukannya, tapi kita lihat juga, jika disentralisasi, itu akan menutup kemungkinan terjadinya prostitusi tersembunyi dan liar.

Jadi, jika orang ke suatu tempat yang dikhususkan untuk peraktik prostitusi, berarti orang sudah tahu dia mau melakukan itu. Di Kepulauan Seribu kan banyak pulau kosong, itu saja digunakan. Jadi kalau orang mau itu, mereka pergi ke sana. Sudah diketahui tempatnya. Bukan mau melanggar moral atau sebagainya, tapi memang dengan segala kenegatifannya, prostitusi itu kan sudah menjadi kebutuhan. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi