BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan

Syahdan, jawaban atas pertanyaan mengapa bangsa Indonesia mau merdeka di tahun 1945 adalah keinginan bebas menentukan nasib sendiri, tidak dikendalikan bangsa lain (baca: penjajah). Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia melanjutkan arti bebas merdeka bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Jembatan yang menghubungkan antara keadaan rakyat yang belum adil sejahtera karena penjajahan saat itu dengan keadaan rakyat yang adil sejahtera karena mampu merubah nasibnya sendiri melalui pembangunan.

Hal yang serta merta dapat dirasakan akibat merdeka pada 1945 adalah berdirinya Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Berdaulat terhadap wilayah dan berdaulat terhadap pemerintahan. Indonesia tidak perlu meminta izin atau persetujuan bangsa dan negara lain untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Namun demikian, daulat wilayah dan pemerintahan masih belum sepenuhnya diikuti kedaulatan di bidang-bidang lainnya. Mengancik 74 tahun kemerdekaan Indonesia, kedaulatan di bidang pangan masih diperdebatkan banyak pihak. Jika memang berdaulat di bidang pangan, mengapa impor pangan deras melaju membuat produsen pangan domestik terhimpit bahkan ada yang gulung tikar? Jika memang berdaulat di bidang pangan, mengapa ketergantungan rakyat begitu tinggi terhadap bahan pangan impor? 

Data BPS tahun 2018 menyebutkan luas panen padi di Indonesia sebesar 10,9 juta hektar. Total produksi padi sebesar 56,54 juta ton GKG, dan produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras. Data yang dikeluarkan BPS tersebut merupakan antiklimaks dari karut marutnya data produksi beras nasional sehingga terjadi kegaduhan kebijakan impor beras 2018. Pesan pentingnya adalah tanpa data yang akurat dan valid maka tidak dapat mewujudkan kedaulatan pangan.

Selain beras sebagai makanan pokok yang konsumsi per kapitanya 114,7 kg tahun 2017, maka terigu dalam berbagai bentuk dengan mie sebagai bentuk utamanya ternyata konsumsi per kapitanya sebesar 25 kg tahun 2018 yang naik 61,3 persen dari tahun 2008. Bandingkan dengan pertumbuhan konsumsi beras per kapita periode 2007-2017 hanya sebesar 0,67 persen. Disebutkan alasan rendahnya pertumbuhan konsumsi beras per kapita karena keberhasilan program diversifikasi pangan. Benarkah demikian? Apakah lebih banyak bergeser ke konsumsi terigu yang bahan bakunya impor?

Berdaulat di bidang pangan sebagaimana cita-cita bapak pendiri bangsa saat merdeka dan mengusahakan kedaulatan wilayah dan pemerintahan Indonesia, sepertinya harus dimulai sejak dini. Konsumsi pangan anak-anak menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan politik pangan negeri ini.

Gerakan sarapan sehat pagi hari di Sekolah Dasar menjadi salah satu program yang perlu dipertimbangkan. Pendidikan makan bersama sebelum belajar dengan makanan yang dapat dikoordinasikan penyediaannya baik secara sukarela atau subsidi pemerintah akan membentuk perilaku dan pola makan generasi muda Indonesia. Susu sebagai minuman sehat untuk anak-anak SD dapat disediakan oleh produsen dengan koordinasi pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

Para pedagang makanan dan UMKM yang biasa menjajakan makanan bagi anak-anak SD di sekolah perlu dibina dan dikoordinasi agar mampu menyajikan makanan sehat. Hal ini juga menjauhkan generasi muda dari ancaman narkoba serta zat-zat berbahaya lainnya yang dapat masuk melalui pangan yang dijajakan di lingkungan sekolah. 

Politik pangan ke depan harus lebih memperhatikan pangan untuk generasi muda agar membentuk pola makan dan perilaku konsumsi pangan yang sehat sehingga dapat mendukung kedaulatan pangan sejati di Indonesia. Sekali lagi apa arti produksi pangan berlimpah tanpa manusia sehat yang  mengkonsumsinya. Manusia sehat salah satunya ditentukan oleh pola makannya. Pola makan dibentuk perilaku konsumsi pangan.

Dirgahayu Indonesia 2019 menyongsong bonus demografi manusia Indonesia yang sehat dan kuat karena pola makan dan perilaku konsumsi pangannya. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998