BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES
Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik

Seperti kita tahu, saat ini publik dihebohkan oleh isu revisi UU KPK yang dinilai akan melapangkan jalan para koruptor. Diskusi tentang regenerasi partai politik akan erat kaitannya dengan hal itu. Politik uang dalam pemilu yang masif dipraktikkan oleh Parpol merupakan salah satu akar korupsi politik. Maka membangun masa depan Indonesia bersih dari korupsi harus dimulai dari memperbaiki partai politik.

Untuk masalah itu dapat diajukan sebuah argumen utama:

Pelemahan KPK oleh DPR yang berisi orang-orang Parpol adalah refleksi gagalnya regenerasi, dan secara lebih luas, reformasi partai politik kita setelah dua dekade demokratisasi yang kita jalani ini. Termasuk juga masalah-masalah lain yang mengiringi transisi demokrasi kita: Korupsi yang masif, pemilu biaya tinggi karena praktik politik uang yang masif dan lain sebagainya.

Argumen dan bukti-bukti atas argumen besar di atas adalah:

Pertama, Terdapat satu fakta menarik, kita mengalami penurunan jumlah caleg muda terpilih di pemilu 2019 ini.

Banyak data mendukung hal ini. Berdasarkan kajian Litbang Kompas misalnya, jumlah caleg muda berusia 40 tahun ke bawah, hanya 72 orang dari 575 anggota DPR atau 12,5 persen tergolong muda. Persentase ini turun dibandingkan pada periode 2014-2019 yang mencapai 92 orang dari 560 anggota DPR atau 16,4 persen.

Selain itu, dari 72 caleg muda terpilih pada periode 2019-2024, sebanyak 50 persen diduga merupakan bagian dari politik kekerabatan. Sebanyak 36 caleg dari 72 caleg muda itu diduga mempunyai relasi kekerabatan dengan elite politik di daerah ataupun nasional, baik anak, istri, menantu, maupun cucu.

Ini fenomena menarik. Karena sebenarnya jumlah caleg muda meningkat dibandingkan 2014. Jumlah caleg muda bertambah tapi yang terpilih menurun. Ini ironi.

Kalau kita pakai definisi muda menurut UU No. 40 tahun 2009 yakni mereka yang berusia 30 tahun maupun milenial yakni mereka yang kelahiran tahun 80 an, jumlah calonnya naik hampir 2 kali lipat

Pada 2014 caleg di bawah 30 tahun ada 414 dari 6.397 caleg. Artinya hanya 6.5 persen. Pada 2019 ada 878 dari 7.968 caleg. Artinya 11 persen.Naik hampir 2 kali lipat!

Hal itu jelas merupakan refleksi bahwa Parpol tidak mempersiapkan mereka dengan baik. Artinya kaderisasi tidak jalan. Mereka asal ditaruh, sebagai "aksesoris" demi menarik pemilih milenial 80-90 juta alias hampir 50 persen. Tapi karena tidak di-prepare dengan baik, mereka gampang terhempas.

Kalahnya para caleg muda ini juga refleksi kurangnya kreatifitas anak muda dalam politik. Mereka bisa saja muda, tapi berpolittik dengan gaya lama.

Pertama, mereka berkampanye dengan gaya musiman mendekati pemilu. Misalnya kita ingat anak-anak muda tetap saja berkampanye  dengan memasang foto diri di pinggir jalan, di sudut-sudut kota, membuat “polusi mata”.

Banyak sekali yang mengambil gaya berkampanye seperti itu. Muda, cantik, ganteng tersenyum dengan optimisme.

Padahal di luar negeri, kampanye dengan modal tampang di pinggir jalan adalah sebuah anomali. Orang Belanda akan jengkel jika ada politisi pasang tampang seperti itu. Justru orang tidak akan memilih.

Anak-anak muda ini menyapa masyarakat pemilih ketika hendak pemilu saja, seperti para senior mereka. Kalau hendak membangun tradisi baru, mestinya mereka membangun basis di akar rumput. Datang dari rumah ke rumah, membangun loyalitas konstituen jauh-jauh hari sebelum pileg.

Kedua, ini yang paling penting, mereka mengikuti senior mereka untuk mempraktikkan politik uang. Mereka muda tapi tidak hadir dengan ide baru dalam politik. Muda tidak selalu merefleksikan kebaruan pemikiran. Itulah mengapa, kalau kita lihat lebih jauh, ada politisi muda terkena kasus korupsi.

Para politisi muda mempraktikkan politik gaya lama: politik uang dan pada gilirannya juga terjerat korupsi : Anas Urbaningrum, Nazarudin, Angelina Sondakh, Romahurmuziy menjelang pileg 2019 lalu adalah beberapa contohnya.

Karena ide dan praktiknya masih gaya lama, maka mereka jelas akan kalah dengan politisi senior yang sudah lebih berpengalaman dengan strategi itu. Dan juga punya lebih banyak uang.

Ketiga, ini merefleksikan bahwa mereka tidak punya ideologi, visi dan gagasan.  Banyak politisi muda yang melihat politik sebagai money center saja, jadi serba instan.

Keempat, anak-anak muda ini juga sebagian besar masih berpolitik dengan gaya kekerabatan. Gaya berpartai seperti ini adalah gaya lama. Gaya kerajaan. Padahal zaman sudah berubah. Kini memasuki zaman revolusi digital. Tapi gaya kita berpolitik masih seperti gaya ratusan tahun lalu.

Namun jangan lupa: mereka yang tidak bisa mengikuti semangat zaman akan tergilas. Kalau mereka tak segera berbenah, maka partai-partai ini akan menggali lubang kubur sendiri. Lagi pula, Megawati, SBY, Surya Paloh dan lain-lain tidak akan hidup selamanya.

Kaderisasi dan regenerasi Parpol harus dibenahi. Seorang kader dipromosikan harus bukan berdasarkan keturunan atau uang, namun base visi dan kapabilitas. alias meritokrasi

Lalu apa kaitannya semua hal di atas dengan keributan yang saat ini tengah berlangsung terkait revisi UU KPK?

Pertama-tama, revisi UU KPK ini diajukan oleh legislatif yang berisi kader Parpol. Jadi jelas ini sangat berkaitan.

Padahal satu hal yang jelas adalah bahwa revisi yang ada akan memotong secara signifikan kekuatan KPK.

1. Berdasar RUU ini, KPK akan diawasi oleh dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR. Dewan pengawas ini harus dimintai izin saat KPK mau melakukan penyadapan. Dengan kata lain: kewenangan penyadapan akan dihentikan.  Dengan kata lain pula, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya.

2. RUU ini mengatur KPK di bawah institusi eksekutif dan menjadi ASN. Dengan kata lain, KPK akan jadi subordinat dari institusi yang diawasinya.

3. KPK harus bekerjasama dengan isntitusi peradilan lain: Kejaksaan dan Kehakiman. Pertanyaannya: kita membentuk KPK justru karena sistem peradilan kita telah korup. Tidakkah ini kontra produktif?

4. KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak ada perkembangan satu tahun lebih. Ini benar-benar “pengelabuan”. Sebenarnya ini berarti para koruptor ingin agar perkara mereka dihentikan penyelidikannya oleh KPK. Padahal kita tahu ada kasus-kasus besar lebih dari setahun yang lalu yg belum terungkap: BLBI, Century, E-KTP dan sebagainya.

Kedua, berdasarkan fakta di atas tampak jelas bahwa politisi kita ingin mengamputasi KPK. Mengapa? Tak lain karena praktik koruptif masih kuat dipraktikkan oleh para politisi kita, yaitu para anggota partai politik. Praktik koruptif dalam politik kita masih sangat masif terjadi. Apa indikasinya?

 (1). IPK Indoenesia yang masih zona merah merefleksikan betapa korupnya politik kita. Dengan skor 3,8 IPK kita masih berada dalam zona merah sebagai negara dengan masalah korupsi serius menurut Transparency International.

Grafik 1:

Gambar di atas menunjukkan bahwa kita masih merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang buruk.

(2). Data KPK menunjukkan bahwa jumlah kepala daerah tertangkap korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 2:

Data di atas juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami rekor kepala daerah tersangkut korupsi menjelang pemilu 2019 lalu.

 (3). Seperti temuan riset Ward berenschot dan Ed Aspinall, politik uang makin masif dari pemilu ke pemilu.

Gambar di atas merupakan fenomena gunung es masifnya praktik politik uang dalam pemilu 2019. Ini dapat dipastikan akan berdampak pada tingginya korupsi politik setelahnya.

Ketiga, di sisi lain revisi UU KPK adalah ironi karena dilakukan saat kepercayaan masyarakat pada legislatif dan partai politik berada pada titik nadir. Sebaliknya kepercayaan publik pada KPK adalah yang tertinggi.

Grafik 3:

 

Data dari riset ISEAS, sebuah lembaga riset di Singapura di atas menunjukkan bahwa  Parpol dan DPR adalah dua lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.

*dari 11 lembaga pubik yang disurvei.

Dalam hal ini, Parpol hanya dipercaya oleh 45,8 persen responden. DPR hanya dipercaya 55,4 persen responden. Sebaliknya, KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan 83,1 persen.

Akhirnya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas? Seperti studi Dr. Ward Berenschot, pemilu kita makin mahal karena money politics makin masif. Hal Ini pada gilirannya akan melahirkan praktik korupsi yang makin masif.

Hal itu juga mengindikasikan tidak ada perubahan yang signifikan dalam gaya kita berpolitik. Salah satu akar penyebabnya adalah partai politik kita masih berpolitik dengan gaya lama dan didominasi orang-orang lama. Tidak ada anak-anak muda yang hadir dengan gagasan dan praktik baru dalam berpolitik.

Hal itu juga sebagai refleksi kegagalan regenerasi partai politik kita. Tidak hanya dalam regenerasi kader baru, namun juga gagasan baru.

Korupsi, politik uang dan pelemahan KPK oleh DPR yang berisi orang-orang  Parpol adalah refleksi gagalnya regenerasi, dan secara lebih luas, reformasi partai politik kita setelah dua dekade demokratisasi yang kita jalani ini. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah