BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)
Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan

Tinjauannya, kalau sistemnya dengan cost recovery, sepanjang itu sama dengan perjanjian yang ada, maka tidak masalah. Jangan sampai ada perbedaan. Kalau ada perbedaan dengan sistem yang ada, itu patut dipertanyakan.

Ihwal berlarut-larutnya negosiasi kontrak kerjasama, itu karena pihak Jepang saja yang tidak serius, karena mereka juga sedang membangun beberapa proyek serupa di Australia, yang bersamaan waktunya dengan Blok Masela, maka Blok Masela yang dimundurkan.

Sementara akibat pihak Jepang yang terlambat, maka periode kontraknya menjadi berkurang kemudian pihak jepang meminta tambahan. Mestinya ketika itu ada kesempatan bagi pemerintah untuk mengikutkan Pertamina misalnya 10 persen atau 15 persen sharing. Jepang bisa diberi perpanjangan waktu tapi BUMN  Pertamina harus turut serta. Jadi Jangan asal kita memberi saja, tapi mereka pun pasti merekayasa supaya tidak terburu-buru mengeksplorasi, karena mereka memiliki pekerjaan lain di Australia dan mungkin juga di tempat lain.

Kalau soal kearah mana keberlanjutan operasi Blok Masela tidak terlalu masalah, asal harga jual dan kebutuhan dalam negeri juga terpenuhi. Jangan sampai nanti ketika sudah berproduksi, masalah gas Indonesia masih harus mengimpor juga. Sebaiknya hasil produksi blok Masela diprioritaskan untuk dalam negeri dulu. Kebutuhan gas dalam negeri harus diutamakan, kalau tidak, maka berarti kita tetap dibohongi juga, atau ada pihak yang bermain-main dengan impor gas.

Polemik onshore atau offshore, justru dari besaran biaya ketika hitung-hitungan jaman Rizal Ramli, lebih murah di darat atau Onshore. Jika memang dihitung secara objektif hitungan di darat lebih murah, pilihlah yang darat. Oleh karena itu kemudian diputuskan di darat. Kita harapkan tidak ada hal-hal yang disembunyikan dan jangan ada manipulasi.

Mengenai kontrak memang biasanya hanya sampai 20 tahun, tidak diketahui persis kenapa dan dengan pertimbangan apa, kontrak 30 tahun langsung diberikan. Hal ini yang harus dipertanyakan juga. Seharusnya dibuat berdasarkan Undang-undang yang ada yaitu selama 20 tahun dulu dan kemudian nanti ada perpanjangan. Jika kontrak untuk 20 tahun dulu, maka kita bisa memasukkan Pertamina sebagai pemegang saham. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh