BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis, Aktivis Anti Korupsi
Kebijakan Solid Atasi Ketimpangan

Kebijakan apapun sering dipengaruhi oleh politik yang baik (good politic), namun kondisi tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Indonesia menganut sistem multi partai sebagai konsekuensi demokrasi yang diamanatkan konstitusi. Tetapi sistem multi partai ini mempunyai kelemahan mendasar yang membentuk koalisi lebar sehingga tidak kompak, sulit mencapai suara bulat.

Incumbent Presiden Joko Widodo merasakan sulitnya membuat kebijakan yang kompak karena multi partai. Banyak pihak yang berkepentingan yang harus diakomodasi. Pemerintah akhirnya lebih melayani partai daripada rakyat. Padahal kemantapan kebijakan menjadi dasar untuk mengurangi ketimpangan.

Bung Hatta pernah mengatakan pemerintah dan partai politik adalah sekadar panitia kesejehteraan rakyat.  Pemerintah hanya menjalankan mandat untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah harus mendorong  partisipasi masyarakat untuk mengenal masalah dan mengatasinya.

Rakyat harus menjadi creator untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara pemerintah berperan sebagai pendorong dengan memberikan fasilitas agar masyarakat jadi creator. Ini bukan berarti aparat pemda ongkang ongkang kaki. Mereka menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Program yang disusun lebih kepada pendampingan.

Beberapa kepala pemerintahan di daerah mengubah gaya pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Pembenahan satu kawasan, misalnya, melibatkan lembaga swadaya masyarakat (NGO) sehingga masyarakat punya rasa memiliki kampung sendiri. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi