BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis 98, Pengusaha Muda
Kebijakan Populis Versus Kepentingan Rakyat

Kebijakan pemerintah memberikan THR dan cuti bersama yang panjang untuk PNS dan para pensiunan adalah kebijakan baru bagi pemerintahan Jokowi untuk menghibur masyarakat yang sedang dilanda kesulitan ekonomi mereka. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara alias PNS.

"Saya berharap bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 ini bermanfaat bagi kesejahteraan mereka utamanya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri," kata Presiden Joko Widodo melalui akun resminya, 23 Mei 2018.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19 tahun 2018, penerima THR dan gaji ke-13 antara lain: PNS, prajurit TNI dan anggota Kepolisian, pejabat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan wakilnya.

Mereka yang baru menerima THR tahun ini antara lain terdiri atas: pensiunan PNS, TNI, Polri dan pejabat negara. Para veteran sampai janda veteran, anak yatim TNI/POLRI juga mendapatkan THR. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah PNS pusat dan daerah per Desember 2016 adalah 4,4 juta.

Pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan dapat menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah memberikan THR bersamaan sebagai strategi mendorong belanja masyarakat.

Kekhawatir dengan kondisi ekonomi di tahun politik, pelemahan kurs rupiah, dan ekspektasi kenaikan harga energi bagi masyarakat kelas menengah akirnya cendrung menyimpan uangnya sebagai cadangan terakhirnya buat survive.

Persoalnya yang menerima THR bukan saja PNS dan pensiunan, tetapi sektor swasta juga mengharapkan hal yang sama. Di tengah sulitnya perekonomian dan ketatnya proyek pekerjaan membuat pengusaha makin pusing. Tuntutan mendapatkan proyek yang sekarang terkesan diserobot dan disapu bersih oleh pihak BUMN membuat pihak swasta cuma mengali remah remah yang tersisa. Dipersulit tuntutan karyawan dan buruh atas THR dan gaji ke-13 membuat pengusaha menkerutkan dahinya kembali, terlebih algi di bulan Juni 2018 ini cuti bersama yang panjang membuat kinerja perusahaan makin kempis

Hal ini ambigu kalo kita melihat kebijakan Kementerian Keuangan untuk membiayai APBN 2018. Terdapat tiga strategi fiskal pada tahun 2018 untuk mencapai besarnya belanja negara yaitu :
1 .Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;

2 .Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;

3 .Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan

Artinya bila kita melihat kebijakan THR dan Cuti bersama yang panjang sangat bertentangan dengan strategi yang diambil oleh pemerintah

Pertanyaan kita apakah kebijakan Jokowi, yang dilihat sebagian orang sebagai kebijakan populis, akan memiliki dampak baik buat pemerintah atau membuat ketidak percayaan publik akan semakin turun dengan semakin melemahnya perekonomian negara dan semakin sulitnya perekonomian rakyat. Arus pusaran di tahun tahun politik ini menambah seru perpolitikan di negeri ini.

Apakah rakyat  menikmati atas pertarungan ini, atau atas nama rakyat mereka melakukan kebijakan yang seolah-olah membantu masyarakat tapi pada kenyataan masyarakat yang sudah susah ditambah susah oleh kondisi yang ada. Jangan sampai terjadi yang namanya State Capitalism. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan