BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.

Non tariff Measure (NTM) saat ini merupakan satu-satunya strategi. Karena sekarang jika ingin menaikkan tarif misalnya, hal itu bukan lagi sebuah strategi tapi subject to WTO. Bisa dijadikan bahan persengketaan / retaliasi di WTO dari trade partner Indonesia.

NTM sudah jamak dilakukan di tengah situasi saat ini dimana tarif sendiri sudah mendekati nol, dan sebagai strategi untuk mengamankan industri dalam negeri.

Di kawasan Asia Pasifik, Australia merupakan salah satu penganut NTM yang cukup intens. Eropa juga seperti itu. Bagaimana produksi CPO Indonesia kesulitan untuk masuk, hal itu juga karena NTM yang diterapkan. Terutama standar lingkungan dan protokol REDD setelah pertemuan di Paris.

Jadi NTM memang satu-satunya strategi agar Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain. Karena negara lain pun melakukan hal yang sama.

Kebijakan proteksi industri dalam negeri misalnya dengan menaikkan tarif sudah tentu keliru, karena akan memunculkan efek retaliasi negara lain dan juga kemungkinan munculnya persengketaan di WTO. Penerapan NTM merupakan satu hal yang lebih subjektif dan lebih bisa diterima.

Penerapan NTM sendiri tidak berarti sebuah rintangan perdagangan. Kecuali hal  itu sudah dibuktikan menjadi sebuah Non Tariff Barriers (NTB). NTM adalah hal jamak yang dilakukan negara-negara di dunia untuk kemudian melakukan sebuah standarisasi untuk pengamanan konsumen dan terutam produksi dalam negeri.

Di WTO sendiri untuk kasus-kasus Non Tariff Barriers lebih sulit dibuktikan karena sangat subjektif. Kecuali kemarin Indonesia kalah di WTO oleh Brazil karena kasus NTM ketika kita menerapkan sertifikasi halal untuk standar kesehatan, tetapi kemudian kita kalah.

Hal itu sebenarnya suatu anomali karena seharusnya kasus NTM atau NTB biasanya dimenangkan oleh negara yang menerapkan karena sulit dibuktikan. Nah, Indonesia kalah ketika itu memang karena tim negosiator kita kurang handal. Sehingga terjadilah kekalahan di WTO untuk kasus yang seharusnya kita menangkan.

Untuk kasus anti dumping memang banyak, salah satunya dengan menerapkan bea masuk anti dumping yang diperbolehkan oleh WTO. Bahkan hal itu bukan lah satu objek di WTO (bea masuk anti dumping). Menurut WTO hal itu termasuk legal.

Hanya masalahnya ketika kita menerapkan anti dumping strategi tetap saja ada celah untuk masuk. Misalnya China lewat circumvention yang mana produk-produk baja China masuk tetapi berubah kode HS.

Kode HS dibuat berbeda dengan tambahan campuran khusus  sehingga tidak masuk dalam spek produk-produk subjek anti dumping.

Penerapan NTM yang tidak berlebihan akan membantu membuat keadaan lebih baik, tetapi jika misalnya dibuat berlebihan, maka hal itu bisa saja membuat impor kita terhambat, karena impor kita 90 persen digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dalam negeri.

Jadi memang sebaiknya harus matang-matang dipikirkan. Seperti untuk industri besi dan baja, karena industri besi baja juga dibutuhkan untuk industri yang lain. Sehingga ketika hal itu dibatasi dengan segala macam aturan NTM, maka bisa jadi akan meningkatkan ongkos produksi untuk industri yang lain, disebabkan oleh pasokan yang terbatas. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif