BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan
Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung

Perihal kebijakan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak lagi menenggelamkan kapal pencuri ikan yang ditangkap, sepenuhnya harus didukung. Kondisi sumberdaya perikanan di perairan laut Indonesia saat ini sedang banyak-banyaknya, tetapi kekurangan armada kapal penangkap ikan. Apalagi bila memenuhi pasokan ke industri perikanan, amat kekurangan. 

Untuk masalah nelayan Indonesia saat ini untuk kebutuhan makan sekeluarga mungkin cukup tetapi untuk menaikkan tingkat kesejahteraan nelayan, itu yang masih harus sama-sama diperjuangkan.

Terkait kebijakan penyerahan kapal yang ditangkap ditinjau dari segi hukum, sebenarnya kalau tidak salah, hal itu setelah inkrah. Setelah ada keputusan hukum yang mengikat. Penyerahan terserah Menteri KKP hendak diberikan kepada pihak mana. Kita hanya memberikan beberapa opsi antara lain untuk ditenggelamkan, atau diberikan ke nelayan atau koperasi nelayan, atau juga ke sekolah perikanan untuk pendidikan.

Jadi hendaknya jangan dipelintir. Apabila ada niat baik untuk diberikan ke rakyat, maka harus diberikan. Itu tidak ada bedanya dengan hibah, apalagi kapalnya ada. Yang tidak sesuai dengan spesifikasi tiap daerah dan tidak lengkap, selama ini malah dianggurkan dan memakai uang APBN untuk membayar pajaknya, kita yang harus pertanggungjawabkan. Saat ini yang penting ketika kapal diberikan harus di pertanggung jawabkan oleh kelompok.

Sekarang terdapat banyak kapal yang waiting list. Hendaknya kapal-kapal itu segera saja dibagi-bagi ke kelompok/koperasi/nelayan. Agar supaya izin bisa cepat dikeluarkan. Apalagi sumber daya perikanan sudah banyak. Kita harus mengejar  ekspor  perikanan sesuai permintaan presiden, dan juga ada yang diproses untik nilai tambah hasil perikanan.

Hendaknya kita juga harus menggalakkan keramba jaring apung, marine culture, budidaya udang, rumput laut, bawal, kerapu dan lain-lain termasuk kepiting dan lobster. Selain membenahi perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Harus juga segera dipetakan permasalahan dari internal KKP dan akademisi. Di periksa silang kepada stake holder, apakah sesuai harapan terkait produktivitas/omset dan dari segi kepastian hukum jika ada penambahan investasi.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh KKP sekarang sudah benar dan kami dukung. Apalagi mau mendengar masukan stake holder dahulu sebelum merevisi peraturan-peraturan. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir