BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab

Pelacuran dipandang sebagai profesi yang paling tua bagi manusia di dunia, yaitu perilaku yang sudah ada sejak awal di kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran merupakan masalah sosial, sehingga apabila membicarakan masalah pelacuran mencakup ruang lingkup yang luas. Hal ini disebabkan tidak hanya menyangkut diri pelacur, tetapi menyangkut masyarakat lain, dan juga melibatkan pemerintah.

Sungguh nyata bahwa tindak pelacuran dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini karena tindak pelacuran melanggar adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.

Oleh karena itu kebijakan mengatasi pelacuran hendaknya harus komprehensif dan holistic, dengan melihat dari akar  permasalahan yang akan dikaji. Adapun permasalahannya adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pelacuran? (2) Apa dampak atau akibat dari aktivitas pelacuran? (3) Apa usaha-usaha yang perlu dilakukan guna mengatasi dan menanggulangi pelacuran? Permasalahan tersebut hendak dianalisis dengan pendekatan sosiologi-empiris dan kebijakan nya tidak hanya instrumen hukum positif tetapi instrumen sosial, agama serta adat terlibat dalam konten kebijakan tersebut yang bukan saja efek jera, melainkan penguraian benang kusut permasalahan tersebut.

Adapun kebijakan jangka pendek pemerintah, sementara waktu dengan menabrak privasi. Hal tersebut sah-sah saja, selagi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tujuan. Pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksanaan negara yang harus menjamin keseluruhan warganegara. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung