BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Kebijakan Berkelanjutan untuk Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah keniscayaan, bahkan untuk ukuran negara maju seperti Amerika Serikat pun. Keniscayaan tersebut timbul selama masih ada garis kemiskinan moneter yang disepakati pengambil kebijakan di sebuah negara dalam rangka terus meningkatkan kesejahteraan warganya.

Terkait dengan capaian kemiskinan Indonesia yang mencapai satu digit per Maret 2018 sebesar 9,28% perlu dilihat lebih luas lagi. Apalagi jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,5 persen - 8,5 persen pada 2018, angka 9,28% masih jauh dari target. Kemiskinan ditarget turun 7 juta jiwa, namun baru berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,78 juta jiwa. Angka capaian tersebut sangatlah jauh dari target RPJMN kita. Jika capaian tersebut tidak tercapai, bisa dikatakan pemerintah gagal dalam memenuhi target kerja nya.

Kegagalan ini menjadi ironi di atas dua hal. Pertama, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sudah dikucurkan sangat besar seperti pada 2010 Rp100 triliun, dan 2018 meningkat menjadi Rp292,8 triliun, hampir 3 kali lipat.   Melimpahnya anggaran kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan hasilnya. Meskipun anggaran berlipat, namun ada satu hal yang menurut penulis kurang dioptimalkan yakni program pengentasan kemiskinan lebih banyak menyasar kepada kegiatan yang non produktif tapi konsumtif semisal bantuan sosial. Benar bahwa pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH), namun cakupannya belum mencakup semua orang miskin.

Kedua, capaian kemiskinan satu digit per Maret 2018 lebih dikarenakan faktor-faktor yang tidak berkelanjutan, diantaranya adalah pertama, bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen dan kedua Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial Program Beras Sejahtera (Rastra) pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.

Strategi capaian kemiskiann di atas menjadikan penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah tetap fragile apabila ada guncangan ekonomi semisal inflasi yang meroket. Pemerintah harus bertumpu pada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat produktif dan berjangka panjang. Produktif disini adalah kebijakan penanggulangan non bansos. Kebijakan non bansos bisa berupa padat karya dalam rangka pembangunan infrastruktur-infrastruktur pendukung ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendidikan. Pendidikan adalah instrumen pemotong rantai kemiskinan yang sangat efektif dibandingkan instrumen lainnya. Pemberian beasiswa untuk jenjang sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang masif dari saat ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir