BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Kasus Novel Harus Libatkan Pihak Lain

Selama kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan belum tuntas, desakkan publik akan terus bergulir. Aksi Diam yang digelar di depan Gedung KPK pada Selasa (12/3/2019) kemari bukan yang terakhir kalinya.

Mestinya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus Novel ini harus benar-benar bekerja dan mengungkap kasusnya secara benar. Kalau berlarut-larut, ya begini-begini saja situasinya, tidak ada kepastian.

Yang harus dipahami bahwa kasus tersebut bukan hanya menyangkut Novel saja, tapi bisa sebagai ancaman bagi penegak hukum KPK, umumnya seluruh aparat penegak hukum. Jadi, siapapun yang mau mengunkap kasus besar, ya harus siap-siap menerima risiko yang besar juga.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya sebagai contoh konkret yang berada dihadapan kita. Maka, kedepan harus ada konsep pengamanan yang sangat melekat bagi penegak hukum agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang menimpa Novel dikemudian hari. Saat ini sepertinya orang terlalu mudah melakukan ancaman terhadap penegak hukum dengan berbagai cara.

Sebetulnya, sudah beberapa kali juga teror terjadi terhadap pegawai KPK. Tapi keliatannya Novel memang dihajar habis-habisan. Lawannya banyak, dan lawannya itu bukanlah orang sembarangan. Mereka punya akses politik, akses kekuasaan, bahkan akses ekonomi. Dan tugas Novel sebagai penyidik KPK dianggap telah mengganggu kepentingan mereka.

Sampai hari ini, polisi belum mampu mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras kepada Novel. Selain ancaman terhadap penegak hukum, ini juga sebenarnya ancaman bagi masyarakat. Seseorang (Novel) yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai penyidik KPK mudah mendapat teror dan sulit diusut, bagaimana jika ancaman menimpa masyarakat yang tidak punya akses apa-apa?

Kalau kita sudah meragukan polisi bisa menuntaskan kasus penyiraman air keras ini, berarti harus tim dari luar kepolisian yang mengusut ini, salah satunya dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Toh, tidak mungkin “jeruk makan jeruk”.

Yang kita cari saat ini pengungkapan kasus yang sesungguhnya. Jadi, kalau kasus ini bisa diungkap secara terbuka, sebenarnya siapapun bisa melakukan itu, tinggal diberikan akses yang seluas-luasnya.

Kalau masih ditangani polisi, ya akhirnya publik terus menduga-duga: memang berani polisi mengusutnya jika kasus ini melibatkan oknum polisi. Makanya, pengusutan ini harus melibatkan pihak lain bukan lagi ditangani sepenuhnya oleh kepolisian, sehingga hasil dari proses yang dilakukan itu lebih independen.

Sebetulnya, itu yang diinginkan sejumlah kalangan yang tidak puas dengan apa yang dilakukan polisi. Mereka juga tidak puas dengan kinerja Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri sekalipun melibatkan sejumlah aktivis.

Seandainya kasus Novel ini tetap ditangani kepolisian, mungkin saja terungkap sepanjang diproses secara hukum. Tapi kita tidak waktunya kapan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu