BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Kasus Makar Bernuansa Politis

Kasus makar akhir-akhir ini bukan semata kasus hukum, tetapi lebih bernuansa politis karena sebagaimana diketahui tuduhan itu dikenakan pada aktivis-aktivis oposisi yang aktif, yang dalam pernyataannya menggunakan terminologi "people power". Apakah people power bisa disebut makar? Dalam konteks apa istilah people power digunakan?

Makar dalam konteks hukum diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP yang pada intinya diartikan: ingin membunuh presiden dan wakil presiden, memisahkan diri sebagian wilayah negara, dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

Pelontaran istilah people power dilakukan pada tahun politik di mana pemilu dilaksanakan baik presiden dan wapres maupun pileg, artinya istilah people power ini muncul pada saat pelaksanaan demokrasi pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Demikian juga istilah people power itu muncul dalam konteks respons terhadap kekhawatiran terjadi kecurangan.

Dalam negara demokrasi, menurut saya, substansi ketentuan  makar ini sebenarnya sudah tidak relevan, apalagi dikaitkan dengan penjatuhan presiden atau perebutan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena konstitusi sudah menyediakan mekanisme untuk memakzulkan atau menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Demikian juga pilpres bisa diletakkan sebagai mekanisme untuk mengganti pemerintahan.

Karena itu, penerapan pasal makar secara substantif lebih pas diterapkan pada tindakan yang bersifat teror yang sudah terakomodir oleh UU Terorisme. Pada masa Orde Baru apa yang dilakukan kepolisian didasarkan pada UU Subversif yang sudah dicabut pada awal Reformasi, yang kemudian digantikan oleh UU Terorisme.

Selain itu juga penerapan pasal makar sudah ketinggalan zaman, karena KUHP itu Undang-undang peninggalan Belanda sebagai kolonialis, yang dimaksudkan untuk melindungi pemerintahan kerajaan/ratu Belanda.

Dalam politik wacana mengganti pemerintahan atau mengganti presiden itu sesuatu yang biasa dilakukan 5 tahun sekali melalui sebuah Pemilu. Karena itu, diskusi atau wacana tentang penggantian presiden sebelum ada keputusan "Tetap" otoritas yang berwenang ic KPU tentang siapa pemenang pilpres bukanlah hal yang dilarang dalam politik, kecuali dilakukan pada saat sudah terpilih presiden dan wakil presiden dan terbukti ada upaya nyata untuk menjatuhkan presiden berkuasa secara paksa.

Sebagaimana tuduhan makar terhadap beberapa tokkoh pada saat Aksi 212 tetapi tidak berlanjut, karena itu tindakan penetapan tersangka makar saat ini juga patut disayangkan lantaran terkesan secara jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Selain itu, terkesan pula ada upaya membungkam aspirasi masyarakat yang berbeda dengan pemerintah sekalipun dengan menggunakan proses hukum, karena hukum tidak boleh mengadili pikiran dan pendapat warga negara.

Pada beberapa kasus diberbagai negara, hal tersebut mencirikan sebagai negara yang otoriter. Pengertian makar sering disederhanakan dengan demontrasi, padahal makar itu substansinya adalah terorisme.

Penegak hukum mestinya lebih arif memahami tahun politik, sehingga tidak terkesan refresif terhadap masyarakat yang berbeda, sejatinya negara ini milik masyarakat. Sulitnya dalam pilpres kali ini ada petahana, karena itu pula sangkaan makar terhadap  seseorang disebabkan tidak memisahkan antara capres dan petahana sebagai presiden. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar