BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Kasus Century Tanggung Jawab KSSK

Sudah 10 tahun berselang kasus Bank Century yang bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga merugikan nasabahnya. Angka yang fantastis Rp6,7 triliun. Bermula dari dikeluarkannya Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Boediono, kemudian pada tahun 2009 terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden SBY.

Tidak cukup hanya sebatas FPJP. Ternyata kebutuhan pembiayaan bank yang awalnya kalah kliring ini membengkak. Singkat cerita, dana sebanyak Rp6,7 triliun dialirkan dalam rentang waktu bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009.

Argumen yang dibangun adalah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Siapa pihak yang memiliki kewenangan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik? Bukankah ini menjadi kewenangan Dewan Gubernur Bank Indonesia?

Akan tetapi persetujuan penggelontoran uang sampai sejumlah Rp6,7 triliun adalah keputusan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Sri Mulyani yang menjabat Menteri Keuangan pada saat itu.

Hal itulah yang menyebabkan KPK memeriksa kembali Miranda Gultom sebagai mantan Deputi Gubernur BI. Secara logis pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena akan ada "calon tersangka baru", sebab berkas pemeriksaan di KPK sebelumnya telah digunakan untuk tersangka Budi Mulya (terakhir terdakwa telah diputus perkara kasasinya oleh MA).  

Pada sidang praperadilan terhadap KPK yang dimohonkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas kasus Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, demikian isi putusan yang dibacakan oleh hakim Effendi Mukhtar. Inilah salah satu hal yang "memaksa" KPK mau tidak mau harus melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus Bank Century.

Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk mengungkap kasus ini. Dari total Rp6,7 triliun yang dikucurkan, berapa uang yang sesungguhnya dipakai oleh pemilik bank? Ke mana sisanya? Ke mana saja uang tersebut mengalir? Bagaimana cara uang tersebut mengalir? Untuk apa dan siapa uang tersebut? Follow the money. Apakah ada pihak yang lebih berkuasa dari KSSK sehingga mengambil kebijakan untuk melakukan bail out terhadap Bank Century? Itulah ranah penegakkan hukum. Pengadilan bukan sekadar untuk memutus seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Akan tetapi untuk membuat yang gelap menjadi terang adanya.

KPK pada masa sebelumnya sepertinya sulit sekali untuk menindaklanjuti kasus Bank Century. Apakah karena ada indikasi keterlibatan mantan Wapres Boediono (sewaktu menjabat sebagai Gubernur BI)?

Jika kita berpegang pada spirit negara hukum dan setiap orang sama dihadapan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945, maka tidak ada lagi “tabu” bagi presiden atau mantan persiden maupun wakil presiden atau mantan wakil presiden untuk menjalani proses hukum oleh karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya sebelum menjabat, pada saat menjabat ataupun setelah menjabat.

Apabila semangat equality before the law tidak dapat dilaksanakan karena jabatan presiden atau wakil presiden, maka lembaga kepresidenan akan terdegradasi “sebagai tempat cuci dosa”. Akhirilah perdebatan kebijakan tidak dapat dipidana. Oleh karena suatu kebijakan bisa lahir dari suatu proses manipulasi data. Pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), “Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh”. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang