BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)
Kartu Nikah Tidak Diperlukan

Rencana penerbitan Kartu Nikah jelas pemborosan anggaran negara, apalagi kartu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Buku Nikah. Di kolom KTP juga sudah tercantum informasi nikah/belum. Itu artinya, Kartu Nikah tidak diperlukan.

Ke depannya, penerbitan Kartu Nikah ini bisa dijadikan alat transaksi baru bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasang tarif bila warga tidak segera mendapatkan Kartu Nikah.

Kami sepakat dengan KPK bahwa proses pengadaan Kartu Nikah ini perlu diawasi lebih ketat, karena sangat rawan korupsi. Caranya adalah memastikan proses pengadaannya transparan dan akuntabel.

Atas dasar itu, kami mendorong KPK mengawasi pengadaannya, lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pelaksanaannya. Ini bila Kementerian Agama tetap menjalankan program pengadaan Kartu Nikah. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

FOLLOW US

Ingin Tarif Ojek Online Murah, Aplikator Beri Subsidi             Tarif Baru Ojek Online Harus Fair             Politisasi Agama: Manifestasi Politik Akal Sesat             Setop Kapitalisasi Ibadah             Penting Memberikan Subsidi Produk Akhir Bagi Petani             Manfaatkan Digital Farming             Kemampuan Literasi Anak Negeri Menyikapi Selebrasi Valentine Day Perlu Diperkuat             Kelaparan Disebabkan Banyak Daerah yang Terisolasi             Mempermainkan Orang Miskin             Membantai Indonesia Tanpa Ampun