BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)
Kartu Nikah Tidak Diperlukan

Rencana penerbitan Kartu Nikah jelas pemborosan anggaran negara, apalagi kartu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Buku Nikah. Di kolom KTP juga sudah tercantum informasi nikah/belum. Itu artinya, Kartu Nikah tidak diperlukan.

Ke depannya, penerbitan Kartu Nikah ini bisa dijadikan alat transaksi baru bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasang tarif bila warga tidak segera mendapatkan Kartu Nikah.

Kami sepakat dengan KPK bahwa proses pengadaan Kartu Nikah ini perlu diawasi lebih ketat, karena sangat rawan korupsi. Caranya adalah memastikan proses pengadaannya transparan dan akuntabel.

Atas dasar itu, kami mendorong KPK mengawasi pengadaannya, lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pelaksanaannya. Ini bila Kementerian Agama tetap menjalankan program pengadaan Kartu Nikah. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang