BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)
Kartu Nikah Tidak Diperlukan

Rencana penerbitan Kartu Nikah jelas pemborosan anggaran negara, apalagi kartu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Buku Nikah. Di kolom KTP juga sudah tercantum informasi nikah/belum. Itu artinya, Kartu Nikah tidak diperlukan.

Ke depannya, penerbitan Kartu Nikah ini bisa dijadikan alat transaksi baru bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasang tarif bila warga tidak segera mendapatkan Kartu Nikah.

Kami sepakat dengan KPK bahwa proses pengadaan Kartu Nikah ini perlu diawasi lebih ketat, karena sangat rawan korupsi. Caranya adalah memastikan proses pengadaannya transparan dan akuntabel.

Atas dasar itu, kami mendorong KPK mengawasi pengadaannya, lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pelaksanaannya. Ini bila Kementerian Agama tetap menjalankan program pengadaan Kartu Nikah. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner