BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan
Kartel Garam dan Malapetaka Bangsa

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah mencatat bahwa praktik monopoli terhadap komoditas garam terjadi di Sumatera Utara antara tahun 2004-2005. Ironisny , PT Garam selaku BUMN bekerja sama dengan dua perusahaan swasta terlibat aktif di dalam permainan jalur distribusi hingga penentuan harga.

Dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU, PT Garam terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Paktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat”. Hal ini tertera di dalam Putusan Perkara Nomor 10/2005. Apa yang dilakukan oleh PT Garam jelas bertolak belakang dengan hakikat pendiriannya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan bahwa PT Garam sebagai badan usaha milik negara bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional.

Selang 12 tahun kemudian, anjloknya produksi garam rakyat pada 2016 berakibat terhadap kelangkaan garam konsumsi dan garam bahan baku di sejumlah daerah di antaranya di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (April 2017), produksi garam nasional hanya sebesar 118.054 ton atau setara 3,7 persen  dari target sebesar 3,2 juta ton di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tak dimungkiri apabila situasi kelangkaan garam dan anjloknya produksi garam rakyat secara nasional ini berimbas kepada penurunan tingkat kesejahteraan penambak dan terganggunya kepentingan konsumen.

Betapa tidak, harga garam di pasaran meningkat sebesar 233 persen atau naik dari Rp1.500 menjadi Rp3.500 per 250 gram. Apabila situasi di atas terus dibiarkan, garam impor bakal membanjiri pasar tradisional dan toserba.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Juli 2017) mencatat, sedikitnya 32 usaha produksi dan pengolahan garam skala kecil dan menengah bangkrut dan terpaksa memberhentikan lebih dari 620 tenaga kerja di sepanjang Pantai Utara Jawa.

Emma Rothschild (2004) pernah mengingatkan bahwa ketergantungan pangan bisa berakibat pada masuknya pengaruh negara eksportir dengan mudah. Apa yang dialami oleh Bangladesh pada 1974 karena ketergantungan yang sangat besar terhadap pasokan gandum Amerika Serikat berimbas pada instabilitas politik dalam negeri.

Presiden Soekarno menegaskan, “Kalau produksi pangan (meliputi garam) tidak diperkuat dan ditingkatkan maka bencana kelaparan akan terjadi. Lambat laun, keamanan nasional terancam dan produktivitas kita sebagai bangsa jauh menurun dan menyebabkan malapetaka kebinasaan bagi bangsa ini.”  (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)