BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan

Kalau dihitung dari segi natural resources Aceh, dia amat potensial baik dari sisi pantai barat ataupun dari pantai timur. Di sisi barat, Aceh berhadapan langsung dengan Lautan HIndia, yang berarti potensi amat besar untuk perikanan dan hasil laut lain di situ. Seperti hasil laut lobster Aceh itu terbanyak dari pulau Simeulue yang tempo hari dijajaki oleh Ibu Susi Pujiastuti. Di bagian utara, Sabang sudah lama menjadi pelabuhan bebas Sabang. Secara normatif hal itu sudah terjadi sejak era Gus Dur. Kemudian di sisi timur ada Selat Malaka yang menjadi lintasan laut tersibuk dunia, termasuk yang hari ini sudah ada yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Aceh Utara. Proyek KEK Arun sendiri sejak tahun lalu sudah di-launching.

Problemnya adalah, dari ketiga hal di atas tidak terjadi semacam maksimalisasi potensi atau kesiapan secara basis legalistik terhadap ketiga peran itu, pelabuhan bebas Sabang sejak dulu tampil begitu-begitu saja. Lalu KEK Arun ternyata tidak terjadi percepatan agar segera operasional seperti KEK di Batam, misalnya dan di tempat lainnya seperti di laut Karimun. Hal-hal itu yang tidak terjadi di Aceh.

Terlihat memang ada 2 kelemahan pertama, kadang-kadang ketika di-launching sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus misalnya, maka seharusnya dia sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen organik agar bisa diimplementasi. Kedua, ada semacam weak governance, atau kelemahan dari tata kepengurusan di tingkat lokal sendiri yang juga lemah untuk menyambut beberapa peluang yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Dari hal itu memang dibutuhkan semacam keterampilan manajemen, ekonomi atau keterampilan untuk menghidupkan enclave dari wilayah yang sudah dibuka oleh pemerintah. Hal itulah yang belum terjadi di Aceh selama ini.

Capacity building program bagi SDM lokal juga tidak terjadi misalnya di wilayah KEK Arun sebetulnya diimaginasikan untuk bisa menyerap 30 ribu sampai 40 ribu tenaga kerja. Hal itu agaknya terlalu bombastis. Untuk 2 ribu sampai 5 ribu yang terserap di KEK itu saja harus dipersiapkan dulu apa yang bisa dilakukan di KEK tersebut. Hal-hal itu juga yang harus dipikirkan oleh gubernur sekarang. Sampai saat ini nampaknya masih meraba-raba tentang apa yang bisa dimaksimalisasi di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

Pemerintah Jokowi sendiri sepertinya tidak pernah melakukan semacam penghambatan atau hanya menjadikan hal yang sudah menjadi kebijakan nasional itu sebagai pepesan kosong. Problemnya adalah ketika lokal tidak menjemput bola dengan cepat dan mengambil momentum itu untuk mengatur lagi pranata apa yang bisa dilakukan, atau pranata hukum apa yang bisa disiapkan untuk menyambut ide-ide Jakarta. Momentum-momentum apa yang menjadikan pak Jokowi harus datang lagi, misalnya.

Hal-hal itu tidak bisa kita harapkan dari pemerintah pusat karena seharusnya pemerintah lokal lah yang pro aktif.

Mungkin juga di Aceh ada problem internal menyangkut tidak adanya Gubenur Aceh yang definitif. Yang sekarang itu masih Plt. Jadi dia sendiri ada keterbatasan dalam menentukan kebijakan. Memang ada hal-hal yang secara lokal juga tidak mungkin dilakukan. 

Tetapi mungkin harus ada strategi-strategi lain misalnya ketiak Plt tidak bisa mengambil kebijakan yang cukup penting, mungkin bisa dilakukan discretion policy. Meminta pihak Kementerian yang berhubungan dengan KEK untuk segera mengeluarkan kebijakan. Perlu ada semacam keterampilan secara tatakelola ekonomi yang lebih maju, Misalnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, mengapa berhasil, itu karena mereka mempunyai keterampilan manajerial yang lebih siap untuk menjemput bola dana-dana dari pusat. Mereka punya sumber daya teknis yang siap bekerja dari segala aspek baik aspek hukum maupun ekonomi.

Hal-hal itu yang harus dimiliki oleh daerah yang mempunyai potensi besar atau yang sedang diberi kekuasaan besar seperti Aceh dan Papua.

Akhirnya selama ini yang terjadi adalah mereka memang diberi kekuasaan besar tetapi tidak punya semacam good governance akibatnya tata kelolanya masih belum baik. Salah satu penyebabnya karena memang tidak ada tim teknis yang terampil untuk kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan agar bisa mengimplementasikan kekuasaan yang besar terutama kekuasaan ekonominya agar bisa terlaksana dengan baik.

Sebagai daerah yang menempati ranking 5 atau 6 terbesar dari segi alokasi dana tapi menjadi terburuk se Sumatera itu amat memalukan. Hal yang sama juga terjadi di Papua. Jadi memang persoalan kapabilitas sumber daya lokal yang tidak terampil untuk memanfaatkan momentum baik, tapi menjadi salah satu momentum perlambatan. Bukannya terjadi percepatan malah menjadi perlambatan. (pso) 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional