BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?

Selama 74 tahun kita sudah merdeka, tetap masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Tetapi meski banyak nilai dan paradigma yang berubah masih banyak pula yang sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa.

Solusi yang ampuh melalui kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang setiap saat ada perbenturan nilai yang terjadi dalam sebuah norma hukum, maka "Putusan MK" menjadi solusi yang disepakati bersama.

Selain itu, lahirnya UU baru yang khusus mengatur tindak pidana tertentu juga menjadi ukuran kemajuan peradaban kita. Seperti halnya; UU Korupsi, UU TPPU, UU pornografi, UU ITE atau UU lain meski tak secara khusus mengatur tindak pidana tertentu juga sudah mengakomodir perilaku-perilaku yang berdimensi kejahatan.

Namun demikian, tentunya masih banyak tindak pidana tertentu yang pengaturannya belum sempurna yang kemudian orang berharap akan diakomodasi dalam KUHP yang baru.

Harapan adalah harapan, KUHP yang baru yang diharapkan menjadi kodifikasi hukum pidana juga ternyata tidak mampu mengakomodir harapan harapan itu. Bahkan pada beberapa hal menjadi indikator kemunduran, misalnya dengan memasukan beberapa UU yang bersifat luar biasa seperti tindak pidana korupsi, narkotika atau terorisme.

Disatu sisi tujuan kodifikasi tercapai, tetapi di sisi lain akan mengakibatkan tergradasinya UU tersebut menjadi UU yang bersifat biasa, padahal penanganannya harus bersifat luar biasa pula.

Demikian juga ada beberapa nilai dan pardigma dalam UU yang sudah disesuaikan justru dikembalikan lagi. Seperti penghinaan terhadap presiden serta penghukuman terhadap gelandangan dan lain sebagainya. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998