BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
KUHP di era Orlabasi

Hukum dan perilaku manusia itu universal dan generik serta tidak bisa diatur secara kabalistik. Kecuali bila kita memang mau aneh bin ajaib sendiri, merasa jadi manusia super yang beda dari sesama insan manusia di bumi. Tahapan perkembangan hukum barangkali memang mulai dari yang masih primitif tapi sudah dikodifikasi seperti Hammurabi (1810 SM- 1750 SM, yang mengajarkan tit for tat, quid pro quo, an eye for an eye). Tapi kemudian  orang merasa kalau hukum itu diterapkan barangkali seluruh dunia akan diisi oleh mayoritas orang buta, karena matanya saling dibutakan akibat hukum an eye for an eye .

Nah, soal kudeta dan suksesi politik, segala bangsa memang pernah mengalami zaman zero sum game, penguasa pemenang kekuasaan melalui adu kuat (belum ada pemilu yang baru lahir di abad modern pasca monarki absolut Eropa). Tapi setelah itu kan ada pemahaman soal suksesi damai demokrasi melalui voting ballot bukan bullet (kudeta berdesing peluru).

Perkara penghinaan atau penistaan kepada sesama manusia tentu harus diatur juga. Termasuk hierarki kalau yang dihina itu presiden atau lambang kepala negara dan kepala pemerintahanan, tentu ada faktor pembeda dari "orang biasa, rakyat jelata". Sepanjang sejarahnya memang bisa saja itu jadi alat politik para penguasa bermental diktatur yang ingin membungkam pengritik. Tapi sebetulnya semua orang ya harus berbudaya dan beradab waktu mengritik, jangan sampai menista berlebihan.

Penghinaan kepada presiden, wakil presiden, yang merupakan kelanjutan hukum Belanda, mungkin memang harus dilihat dari semangat kita berdemokrasi sudah matang, mantap dewasa, mapan atau masih rapuh, rawan dengan selera konspirasi fitnah model kudeta zaman Orlaba (Orde Lama, Orde Baru), yang sudah berganti ke Orde Reformasi. Kita harus jadi orang beradab yang berkemajuan, jangan terus tinggal di abad pertengahan pre-election. Kalau memang tidak mau menista sebagai alat politik, ya jangan pakai penistaan jadi senjata politik.

Orde Lama sebetulnya hanya berumur sampai tahun 1960, atau sejak Presiden Sukarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 diganti DPRGR. Dan sejak Soeharto berani menolak perintah Panglima Tertinggi Sukarno ke Halim 1 OKtober 1965, wangsit kekuasaan sudah berpindah ke Jenderal Soeharto, dari tokoh karismatik Bung Karno yang kehilangan auranya karena ekonomi memburuk (dengan jatuhnya Rupiah setelah sanering dan krisis politik karena kudeta dan kontra kudeta Untung vs Soeharto).

Orde Baru menerapkan bulan madu sejak 1966- 1974 dengan mengizinkan suratkabar Nusantara tetap terbit di tahun 1970an, meskipun Pemred-nya Mr TD Hafas diadili dengan memakai pasal penghinaan terhadap presiden tersebut. Itulah era bulan madu pers dengan Orba, yang berhenti  tahun 1974 dengan meledaknya demo kekerasan berdarah Malari. Selanjutnya sejak 1978 dilakukan pembredelan pers lagi sampai Soeharto lengser tahun 1998.

Memang sekarang membingungkan jika 20 tahun setelah Orde Reformasi, kita malah memasuki era Orlabasi (hibrida Orde Lama, Baru, Reformasi disingkat Orlabasi). Benar-benar ini menu politik basi yang seharusnya sudah dilampaui oleh elite kita dengan semangat persatuan-kesatuan dan rujuk serta rekonsiliasi nasional.

Barangkali salah satu terobosan keajaiban politik ialah bila Prabowo membezuk Ahok dan mendeklarasikan duet Prabowo-Ahok untuk Pilpres 2019. Keajaiban ini mungkin yang akan mengejutkan Anies-Gatot dan Jokowi-AHY, dalam skenario imajiner elite mumet, dengan behaviour elite kita yang sangat "pragmatis" dan mencerminkan segitiga Sam Kok. Elite yang saling berselingkuh politik era Hammurabi secara di luar akal sehat. Tidak ada teman dan kawan abadi, yang ada kepentingan egosentris masing masing. Jadi KUHP mungkin masih diperlukan selama kita masih bermental Hammurabi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF