BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dewan Pakar PA GMNI
KTP Ganda di Perbatasan: Problem Nasionalisme dan Kegagalan Parpol

Persoalan KTP ganda yang kerap melanda sepanjang perbatasan RI-Malaysia, menurut hemat kami tidak semata kesalahan pemerintah pusat.
Bukankah kita tahu pemerintah Indonesia selama ini sangat terbatas kemampuannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat di sekitar perbatasan.

Ada beberapa faktor, di antaranya kemiskinan ekonomi serta sulitnya sarana/prasarana publik sehingga memicu, lebih tepat: menggoda- warga untuk berpaling ke negara Malaysia yang relatif lebih baik secara fasilitas publik maupun gaji atau pendapatan.

Selain itu, masalah krisis nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan juga tak boleh dipandang remeh.  Slogan "right or wrong is my country" atau "hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri masih lebih enak negeri sendiri" telah pupus dan terkalahkan oleh etos kewargaan baru yaitu "semut akan mendatangi tumpukan gula di manapun berada". Krisis nasionalisme bukan barang baru.

Fenomena saling sikut, saling sikat sesama tokoh partai dan elite politik pun berdampak kepada minimnya atensi pimpinan dan kader parpol terhadap berbagai masalah kewargaan (civil society) yang ikut memperlemah konsolidasi Nasional yang berakibat kepada fungsi pendidikan politik rakyat di perbatasan nyaris hilang.

Sehingga godaan konsumtifisme dan negara tidak hadir di perbatasan kian menjadi-jadi. Kilauan kemewahan di negeri jiran nampak lebih menggoda.
Etos perantau adalah mencari kehidupan yang lebih baik dan "lebih bebas" di tanah seberang. Tapi benarkah KTP ganda semata urusan perut? Bisa iya, bisa tidak. Situasinya sangat kompleks dan dialektis.

Kita sering bertanya di Indonesia sebagian rakyat susah makan, padahal tanahnya subur, itu salah siapa? Akibat kemalasan atau masalah struktural?
Salah kelola sumberdaya alam selama ini juga jadi penyebab. Rakyat tidak mendapat porsi layak dari hasil kekayaan hayati dan non-hayati yang digali dan diolah dari bumi Nusantara.

Lantas, bagaimana peran parpol dalam  menunaikan salah satu fungsinya yaitu mencerdaskan wawasan anggotanya (rakyat) dalam hal sikap nasionalisme dan patriotisme? Ini penting, karena parpol dibolehkan membentuk struktur kepengurusan hingga ke tingkat RT/RW. Artinya jaringan parpol seharusnya mampu menjangkau sampai ke pelosok perbatasan RI-Malaysia, hingga ke desa-desa. Apakah dinamika parpol sudah berpindah dari pendidikan kader, semisal Kelompencapir, komunikasi sambung-rasa yang pernah sangat efektif, telah berpindah ke dunia maya dan digital?

Lantas dimana salahnya? Tak ada yang salah, karena  permasalahan perbatasan menimpa hampir semua negara. Bukan hanya disini. Bahkan PBB pun punya badan khusus urusan perbatasan antar negara, bilateral, maupun multilateral. Hanya sialnya, bila problem perbatasan sebuah negara sampai meluas dan ditangani PBB itu artinya pemerintah negara tersebut telah gagal mengatasi "keterbatasan" yang ada di wilayahnya. Kasus pengungsi di Yunani, Siria, Burma, dan beberapa negara Afrika yang sangat disoroti dunia telah menjatuhkan martabat pemerintahannya.

Kita punya BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang seharusnya lebih diperkuat dan diefektifkan fungsinya. Pemerintahan Jokowi nampaknya telah memilih kebijakan revitalisasi infra-struktur sebagai strategi dasar untuk menjawab tantangan perbatasan. Kita dukung dan lihat saja hasilnya dalam waktu yang tidak lama lagi ... Sebab, bila menunggu parpol dan BNPP berbuat banyak dalam hal ini sama saja dengan "menggantang asap". (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF