BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg!

Gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR yang diadakan pada 22 Mei 2018,  ketiga lembaga tersebut sepakat mantan narapidana, tidak terkecuali tiga kejahatan luar biasa di atas, dapat menjadi calon anggota legislatif asal secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sikap DPR, pemerintah, dan Bawaslu di atas menjadi pertanyaan publik karena larangan serupa untuk pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah disetujui DPR dan sah dalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018. Dalam pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa mantan narapidana yang dapat menjadi calon bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 pun tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Tidak hanya mengecewakan KPU, hasil RDP tersebut juga mengecewakan publik. Sejak wacana ini mengemuka pada April 2018, publik ramai-ramai mendukung KPU. Sampai sekarang, sudah puluhan ribu orang menandatangani petisi dukungan untuk KPU di change.org/koruptorkoknyaleg. Sederhana, publik ingin disodorkan calon anggota legislatif yang lebih bersih. Melarang mantan narapidana korupsi juga dinilai dapat memperbaiki kinerja serta citra lembaga yang selama ini dikenal korup tersebut.

Tidak hanya itu, urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman. Di antaranya, Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah), Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur), dan Aidil Fitra (Ketua KONI Samarinda).

KPU hanya memastikan bahwa syarat larangan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya diberlakukan pada pencalonan presiden dan wakil presiden (vide Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017) dan pencalonan anggota DPD saja, tapi juga diterapkan bagi para calon legislator di parlemen. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN hanya akan terwujud jika baik presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPRD-nya diisi oleh figur-figur yang bersih dan tidak bermasalah hukum terkait tindak pidana korupsi. Merupakan perlakuan yang diskriminatif kalau KPU membedakan pengaturan antara calon anggota DPD denggan calon anggota DPR dan DPRD.

Dengan demikian, kami mendukung penuh pengaturan yang dibuat KPU tersebut. Dalam pandangan kami KPU memang punya kewenangan untuk membuat pengaturan teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD. KPU sekadar menjaga konsistensi pengaturan pemilu agar pemilu bisa diselenggarakan berintegritas mulai dari penyelenggara, penyelenggaraan, dan juga hasilnya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI